Waspadai Kampanye Hitam di Medsos

394
PILGUB JATENG : Ketua KPU Guntur Suhawan (tengah) diapit Jati (kiri) dan Agus Riyanto (kanan) saat rakor tapem di Tengaran, Kamis (22/2) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PILGUB JATENG : Ketua KPU Guntur Suhawan (tengah) diapit Jati (kiri) dan Agus Riyanto (kanan) saat rakor tapem di Tengaran, Kamis (22/2) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN–Hingga kini pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng di Kabupaten Semarang, Panwaslu belum menemukan pelanggaran. Meski begitu, pengawasan ketat tetap dilakukan terutama kampanye di media sosial.

“Potensi pelanggaran yang mungkin terjadi adalah money politics, politisasi SARA, kampanye hitam serta netralitas ASN dan kepala desa beserta perangkat desa,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto saat rakor pemerintahan terkait Pilgub Jateng di aula Kantor Kecamatan Tengaran, Kamis (22/2) kemarin.

Terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa (Kades) serta perangkat desa, Agus mengingatkan mereka agar memegang prinsip netral. Jika mereka terlibat atau memihak salah satu kontestan Pilgub, akan berdampak luas di masyarakat. “Kami ingatkan ASN, kades dan perangkat desa untuk bersikap netral. Jika melanggar, sanksi pidana dan denda bisa dikenakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Semarang Guntur Suhawan mengajak para kades untuk benar-benar mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub kepada warganya. Meminta warga yang belum memiliki E-KTP, segera rekam data. “Kepemilikan E-KTP ataupun surat keterangan pengganti (suket), akan menjadi bukti kuat untuk didaftar menjadi pemilih,” ujarnya.

Pada Pilgub Jateng 2018 ini KPU mentargetkan partisipasi pemilih di Kabupaten Semarang mencapai angka 77,5 persen. Angka ini dinilai cukup berat untuk dicapai jika tidak ada partisipasi dan dukungan kuat dari warga.

Pada Pilgub Jateng 2013 lalu, prosentase partisipasi pemilih mencapai 61,57 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding dengan rata-rata tingkat Provinsi Jateng yang hanya 55,73 persen. (ewb/ida)