Tak Netral, ASN Disemprit

291

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG  Baru sepekan masa kampanye Pilkada digelar, sudah ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disemprit Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejumlah PNS tersebut dianggap terlalu condong kepada salah satu pasangan calon (paslon).

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subhi, menjelaskan, ada PNS di Kabupaten Jepara yang kedapatan berfoto dengan salah satu paslon. Selain itu, ada mobil dinas pelat merah di Kabupaten Brebes yang digunakan untuk menghadiri acara paslon. Padahal, sebelum masa kampanye digelar, Bawaslu Jateng sudah menggelar sosialisasi kepada seluruh ASN  mengenai rambu-rambu yang harus diperhatikan.

Dikatakan, ada banyak regulasi yang mengatur netralitas ASN. Seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. “Sementara ini baru ada beberapa saja yang dilaporkan ada pelanggaran. Ini sedang dalam proses klarifikasi dan pengumpulan bukti lain,” terang Fajar, Kamis (22/2).

Mengenai sanksi yang bakal diberikan kepada PNS yang terbukti memberikan dukungan kepada salah satu paslon, Fajar tidak bisa memastikannya. Pasalnya, semua keputusan, termasuk wewenang pemberian sanksi, bukan di tangan Bawaslu.  “Rekomendasi pemberian sanksi ada di ranah pejabat di atasnya, dalam hal ini Komisi ASN. Pelanggaran yang masih dijumpai ada keterlibatan ASN dan penggunaan fasilitas negara,” imbuhnya.

Selain ASN, sejumlah tim sukses paslon juga diindikasi melakukan pelanggaran. Yakni, terkait Alat Peraga Kampanye (APK). Ditemukan sejumlah APK hasil produksi sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masing-masing paslon memang diizinkan memproduksi 150 persen dari jumlah yang disediakan KPU. Hanya saja, desain dan ukuran APK yang diproduksi sendiri harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan KPU.  “Mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Ada ribuan APK yang dianggap melanggar karena itu bukan buatan KPU,” ujarnya.