SIAPKAN OPERASI : Rakor tim Satgas Saber Pungli dipimpin Sekda dr Singgih Setyono MMR dan Kabagops Kompol Sutomo di ruang Rupatama Polres Demak, kemarin. (Wahib Pribadi/Radar Semarang)
SIAPKAN OPERASI : Rakor tim Satgas Saber Pungli dipimpin Sekda dr Singgih Setyono MMR dan Kabagops Kompol Sutomo di ruang Rupatama Polres Demak, kemarin. (Wahib Pribadi/Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Demak sejauh ini telah menangani sebanyak 42 pengaduan masyarakat. Paling banyak adalah soal pembuatan KTP, PPDB, sertifikat tanah, biaya nikah, pindah penduduk dan lembar kerja siswa (LKS). Semua aduan tersebut telah ditindaklanjuti.

Demikian mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) analisa dan evaluasi yang berlangsung di Mapolres Demak, kemarin. Sekretaris Satgas Saber Pungli, Agus  Herawan mengatakan, selama ini kinerja tim saber pungli sudah baik. Kendati demikian, belum ada operasi tangkap tangan (OTT).

Karena itu, salah satu simpulan yang dihasilkan dalam rakor tersebut adalah pada 2018 ini setidaknya minimal dua kali dilakukan OTT oleh tim dengan sasaran pelayanan publik dan berorientasi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Tahun 2018 harus lebih baik dari 2017. Kita lakukan revitalisasi tim dalam rangka efektifitas kerja saber pungli,”katanya.

Ketua Umum Saber Pungli Kabupaten Demak, dr Singgih Setyono MMR menyampaikan, kinerja tim saber pada 2017 dinilai sudah baik. Masing-masing bidang telah melaksanakan tugasnya. Terbukti, dengan banyaknya aduan dan semua telah ditindaklanjuti serta menurunnya pungli di masyarakat.

“Pada 2017 anggaran saber pungli Rp 250 juta. Untuk 2018 ini ada Rp 175 juta dan kita rencanakan ada peningkatan anggaran pada anggaran perubahan nanti supaya kinerja saber pungli dapat lebih baik dan optimal,” ujarnya.

Menurutnya, pada 2018, kegiatan saber pungli antara lain, revitalisasi tim saber, dengan mengangkat Wakapolres Demak Kompol Ibnu Bagus Santoso sebagai ketua umum dan Kasatreskrim AKP Tri Agung sebagai koordinator bidang penindakan.

“Untuk OTT paling tidak 2 kali dalam tahun 2018 ini,”imbuhnya. Kabagops Kompol Sutomo mengatakan, wakapolres menjadi ketua umum agar memudahkan koordinasi.

“Pada 2018 ini, harus ada OTT paling tidak 2 kali,”tandasnya. Dari pihak Inspektorat Pemkab Demak juga menambahkan perlunya pemetaan wilayah rawan pungli untuk kemudian melakukan tindakan baik sosialisasi maupun pencegahan.

Kasatreskrim AKP Agung menegaskan, pihaknya siap melakukan OTT dengan berkoordinasi dengan inspektorat. “Standar operasi (SOP) harus dibuat dulu sebelum kita laksanakan OTT,” paparnya. (hib/lis)