Ketua DPRD Wonosobo Afif Nurhidayat saat membuka Rapat Paripurna Pembukaan Reses Masa Sidang ke-Satu 2018. (FOTO-FOTO HUMAS DPRD WONOSOBO)
Ketua DPRD Wonosobo Afif Nurhidayat saat membuka Rapat Paripurna Pembukaan Reses Masa Sidang ke-Satu 2018. (FOTO-FOTO HUMAS DPRD WONOSOBO)

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat didampingi Wakil Ketua DPRD M Albar dan Heru Irianto secara resmi membuka dan menetapkan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Reses Masa Sidang Kesatu DPRD Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin (19/2). Hal ini dikukuhkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 070/003 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Sidang ke Satu Tahun 2018.

Menurut Afif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD dan reses ini merupakan wadah untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Anggota DPRD Wonosobo saat mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Reses Masa Sidang ke-Satu 2018.
Anggota DPRD Wonosobo saat mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Reses Masa Sidang ke-Satu 2018.

“Melalui kegiatan reses, setiap anggota DPRD dapat bertemu secara langsung dengan masyarakat yang diwakilinya untuk mendengarkan masukan dan aspirasi, terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah,” katanya.

Afif menambahkan, dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, hasil reses merupakan bagian dari penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya menjadi bagian dalam tahapan penyusunan RKPD. Reses disepakati mulai tanggal 20 sampai 27 Februari sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, dan pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo.

“Aspirasi dan masukan yang diperoleh, merupakan kewajiban dari setiap anggota DPRD untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangannya,” katanya.

Ditegaskan Afif, reses ini merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Hal ini bisa diartikan bahwa secara tidak langsung reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya pada setiap masa reses. “Karena dengan reses ini para anggota Dewan bisa menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan mereka, sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan,” katanya.

Oleh karena itu Afif berharap agar para anggota DPRD Kabupaten Wonosobo benar-benar melaksanakan kegiatan ini dengan benar serta penuh tanggung jawab, sehingga bisa menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen. “DPRD wajib mendengarkan konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing sebagai wujud perpanjangtanganan dari aspirasi konstituennya,” jelasnya. (ali/ton)