RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga menyimpulkan hasil pemeriksaan internal bahwa tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilaporkan Panwas ke DKPP tidak bersalah. “Hasil pemeriksaan internal kepada Catur, anggota PPS Salatiga dan Stefanus, anggota PPS Sidorejo Kidul itu menyimpulkan bahwa pada saat mendaftar ada surat pernyataan bermaterai yang menyatakan keduanya bukan anggota parpol. Keduanya juga sudah ada surat pernyataan dari Perindo dan PDIP bahwa mereka bukan anggota partai,” terang Komisioner KPU Salatiga Syaemuri Albab.

Sementara PPS lain yang juga dilaporkan yakni Jojo, kasus dinilai berbeda. Karena kejadian yang dilaporkan itu sebelum yang bersangkutan dilantik menjadi anggota PPS. “Kita juga sudah klarifikasi ke PKS bahwa dia bukan anggota partai.

Lebih jauh dijelaskan dia, KPU juga sudah mengundang Panwas untuk berdiskusi mengenai permasalahan ini. KPU dalam rangka menindaklnjuti surat DKPP untuk menyelesaikan secara internal dan bermaksud menyamakan persepsi kepada para pihak yakni pelapor dan terlapor, tentang aturan pemilu. KPU juga ingin menyampaikan rancangan laporan yang akan dikonsultasikan ke KPU Provinsi.

“Namun Panwas tidak berkenan dengan niat KPU itu dan pamit meninggalkan tempat. Kalau memang sudah bulat merasa tidak berkenan ya KPU mempersilakan. Walau DKPP meminta diselesaikan secara internal,” jelas dia.

Sementara itu Ketua Panwas Agung Ari Mursito membenarkan bahwa pihaknya memilih walk out dalam koordinasi dengan KPU. “Undangan dari KPU kan membahas tindak lanjut DKPP, kenapa yang diundang juga ada kejaksaan, kepolisian dan pemkot? Jadinya malah seperti pertemuan mediasi dan pembelaan KPU di hadapan kejaksaan, kepolisian dan pemkot,” jelas Agung Ari.

Selain itu, KPU dan Panwas memaknai berbeda soal surat DKPP tentang kata para pihak. KPU menilai para pihak yang dimaksud adalah kejaksaan, kepolisian dan pemkot. Sedangkan Panwas memahami kata para pihak adalah orang – orang yang tersebut dalam aduan DKPP. “Tapi yang jelas, kami WO bukan karena pertemuan itu tidak berguna, tapi karena KPU tidak bisa menjelaskan normatif regulatif internalnya,” jelas dia. (sas/ton)