GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM – KEPALA Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, Djoni Priyatno, mengatakan, aturan terkait penempatan pelaku pidana anak di bawah umur memang disediakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo. Namun, pelaksanaannya tetap memperhitungkan kapasitas dari rumah tahanan (rutan) itu sendiri.

Lha kalau (LPKA) sudah overkapasitas, ya mau (ditahan) di mana? Paling tidak di masing-masing rutan pasti disediakan satu kamar khusus. Pemisahan kamar juga termasuk adanya pengawasan secara khusus,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (18/2).

Djoni mengatakan, pihaknya juga kesulitan ketika dengan institusi hukum seperti peradilan yang tak jarang tetap menghitung pelaku pidana di bawah umur meskipun usianya telah 18 tahun lebih 1 hari. Padahal jika sesuai dengan aturan, di atas usia 18 tahun, maka harus dipindahkan ke rutan dewasa.

“Kita itu antar institusi tidak mengimbau, tapi kalau surat edaran yang mengimbau aparat penegak hukum lainnya atau mungkin MoU itu kan sebenarnya undang-undang peradilan anak sudah cukup, semua institusi seharusnya secara otomatis mematuhi,” ujarnya.

Djoni menegaskan, pihaknya juga tidak ingin kecolongan dan selalu mengecek data dari pelaku pidana anak yang ditempatkan di LPKA Kutoarjo. Menurutnya, aturan undang-undang anak sudah jelas bahwa yang dapat disebut sebagai anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

“Selebihnya, sudah pasti kami tempatkan di rutan dewasa. Namun bisa saja yang bersangkutan tidak dipindah, hal itu apabila dia masih menjalani pendidikan misalnya Kejar Paket A, B atau C,” tandasnya.