RADARSEMARANG.COM, KENDAL—Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng, ada kesalahan administrasi pada bantuan transport tahun 2017 untuk para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kendal. Akibat kesalahan tersebut, sebanyak 2.150 GTT dan PTT Kendal diminta mengembalikannya.

Uang bantuan yang harus dikembalikan mencapai Rp 1.408.000 atau 50 persen dari yang mereka terima. Bantuan itu diberikan selama delapan kali dalam bentuk kegiatan yakni dari April-November 2017. Untuk tiap kegiatan, GTT/PTT menerima bantuan transport Rp 352 ribu/orang setelah dipotong pajak.

Sekda Kendal, Mohammad Toha mengatakan jika pengembalian tersebut karena ada kesalahpahaman atau pemahaman berbeda antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan  GTT dan PTT. Yakni sedianya yang diterimakan adalah dana bantuan kegiatan, tapi oleh GTT dan PTT diterima sebagai bantuan transport peserta. “Sehingga menjadi temuan BPK saat dilakukan audit,” tuturnya, Minggu (18/2).

Diakuinya, jika kondisi tersebut memang sangat memberatkan bagi para GTT dan PTT yang selama ini menerima gaji kecil dari sekolah masing-masing ataupun dari pemda Kendal. Makanya saat ini Pemkab Kendal sedang berupaya agar pengembelian itu tidak memberatkan.

“Salah satu upayanya, dengan menaikkan dana bantuan kegiatan. Sehingga dari situ GTT dan PTT bisa mengangsur dana yang diterima. Sebab, pada prinsipnya BPK itu tidak ada batasan waktu pengembalian. Hanya saja harus ada progres setiap bulannya,” tandasnya.