RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Pembiyaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Cabang Olahraga (Cabor) Taekwondo oleh Pemkab Semarang mendapat perhatian serius dari kalangan dewan.

Pasalnya, dalam hal ini Pemkab Semarang berpijak di ‘dua kaki’, dengan membiayai dua pelaksanaan Popda dalam satu cabor. “Penyelenggaranya yaitu Taekwondo Indonesia (TI) dan Universal Taekwondo Indonesia (UTI), ini jelas sangat aneh,” ujar anggota DPRD Kabupaten Semarang, Pujo Pramujito, Jumat (16/2).

Menurut Jito sapaan akrab Pujo, dalam hal ini bukan persoalan besar atau kecilnya anggaran yang digunakan oleh Pemkab Semarang. Namun lebih ke transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut yang ia nilai masih tidak jelas.

Dikatakan Jito, penganggaran Popda oleh APBD Kabupaten Semarang hanya boleh dilakukan untuk satu kegiatan dalam satu cabor saja. Itupun diberikan kepada organisasi menaungi cabor yang telah diakui oleh pemerintah.

Dalam hal ini, TI merupakan organisasi olahraga taekwondo yang sudah diakui pemerintah. Sifatnya, setiap melakukan kegiatan juga tidak bertujuan untuk mencari provit. Namun lebih mengutamakan penjaringan atlet di dunia taekwondo.

Menurut Jito, hal itu berbeda dengan UTI. Dimana organisasi tersebut dalam membuat kegiatan selalu berorientasi kepada provit. Sehingga melihat latar belakang tersebut, lanjutnya, Pemkab Semarang tidak seharusnya menganggarkan kegiatan organisai tersebut. Apalagi menggunakan APBD Kabupaten Semarang.

“Dua-duanya sama-sama didanai APBD Kabupaten Semarang. Lha trus itu bagaimana?. Satu cabor bisa dua kali melaksanakan Popda,” ujar anggota dewan yang juga politisi PDIP tersebut.

Kondisi tersebut selain merugikan daerah, juga merugikan para peserta yang ikut dalam Popda cabor taekwondo. Dimana nantinya, untuk peserta yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh UTI tidak bisa melaju ke perlombaan tingkat provinsi.

Hal itu dikarenakan di Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Porprov) Jateng sendiri, Popda yang diakui hanya yang diselenggarakan oleh TI bukan UTI. “UTI ini kan organisasi taekwondo yang sudah profesional. Ini sebenarnya tidak bisa dibiayai oleh APBD, karena sifatnya sudah profesional,” ujarnya. (ewb/zal)