RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru beberapa tahun terakhir cukup mencengangkan. Padahal profesi guru adalah profesi yang mulia yakni mencerdaskan anak bangsa.

Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang (Upgris) Sapto Budoyo mengatakan, agar guru bisa bekerja dengan baik dan tenang perlu adanya penguatan dari Undang-undang yang ada. Diantaranya mendorong peran Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). “Dari DKGI ini, jika ada guru yang terkena kasus pidana atau perdata bisa dicek apakah kasus yang menjerat melanggar kode etik atau tidak. Jika melanggar, bisa dilanjutkan ke ranah hukum, namun kalau sesuai kebijakannya ada di DKGI dan PGRI,” katanya usai ujian sidang terbuka gelar doktor Ilmu Hukum di Unissula, kemarin.

Ia menjelaskan profesi seorang guru yang sudah ada dalam undang-undang sebenarnya tidak bisa dituntut secara pidana jika sesuai dengan kode etik guru. Apalagi tindakan yang diambil guru kepada siswanya dilandasi dengan maksud yang baik. Yakni menjalankan tugas profesi guru dan dalam ranah mendidik anak bangsa. “Sayangnya di lapangan tidak terjadi demikian, banyak kasus dimana guru menjadi hukuman penjara saat menegur siswa demi kebaikan. Bahkan kasus terbaru ada yang sampai meregang nyawa,” ucapnya.

Dari data penanganan kasus hukum yang dialami guru dalam menjalankan tugasnya dari lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) PGRI, dari tahun 2011 sampai 2016 ada 11 kasus dimana guru menjadi terdakwa dan 1 kasus guru dijadikan tersangka, yang kebanyakan tersandung UU Perlindungan anak. “Perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional bisa dibilang masih lemah dan harus ada rekontruksi perlindungan hukum guru ini dengan basis nilai keadilan Pancasila,” jelasnya. (den/ric)