Tuntut Perda Direvisi, Ribuan Pemandu Karaoke Geruduk DPRD

129

PATI – Ribuan pengusaha dan pekerja karaoke (PK) di Bumi Mina Tani menggeruduk DPRD Pati kemarin. Mereka menuntut Perda No 8 Tahun 2013 direvisi. Selain itu, fasilitas karaoke di tempat karaoke dan hotel dilegalkan.

Demo yang berlangsung hampir enam jam itu sempat ricuh. Pemkab pun akhirnya menunda penertiban tempat karaoke.

Sejak pukul 08.30, sekitar 3.000 orang yang terdiri dari pengusaha, PK, dan masyarakat umum dari unsur LSM sudah berkumpul di depan Pasar Wage, Kecamatan Margorejo. Lokasi itu sebagai titik kumpul peserta aksi. Kemudian pukul 09.30 mereka menuju ke depan DPRD Pati melalui jalan protokol.

Mereka tiba di sekitar Alun-alun Pati pukul 10.00 mengendarai kendaraan roda empat dan dua. Sejumlah jalan protokol pun sempat macet. Sesampainya di halaman DPRD dan kantor upati, mereka langsung menggelar unjuk rasa. Salah satu koordinator aksi menyayangkan kenapa karaoke selalu diobok-obok. Sedangkan korupsi tak disentuh.

Sepuluh perwakilan pengusaha karaoke ditemui beberapa anggota DPRD Pati dan Pemkab Pati yang diwakili Plt Kepala Satpol PP Pati Riyoso. Selama hampir dua jam dilakukan audiensi untuk mencari titik terang permasalahan karaoke. Tapi tetap saja tidak mendapatkan kesepakatan.

Pengusaha karaoke bersikukuh menginginkan evaluasi perda dan menunda penertiban. Perwakilan anggota dewan tak bisa menentukan langkah karena kewenangan ada di Ketua DPRD Ali Badrudin. Sedangkan Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya tetap menegakkan amanat perda yang mengatur penertiban karaoke. Akhirnya audiensi dibubarkan dengan ketidakpuasan dari pihak pendukung karaoke.

Mbak-mbak PK yang kepanasan di jalan depan kantor DPRD Pati pun memanas. Mereka yang sebelumnya tenang dan bersenang-senang bernyanyi dangdutan berulah. Dengan mengumpulkan kekuatan, massa berkumpul di titik gerbang DPRD Pati dan memaksa untuk menduduki kantor DPRD.

Kekuatan dari pihak karaoke itu dilawan dengan kekuatan ratusan barikade petugas polisi, Satpol PP, hingga Linmas. Aksi saling dorong pun terjadi. Banyak PK yang terjepit. Pengunjuk rasa tak berhasil menjebol pintu gerbang. Massa pun kembali ditenangkan dan memilih menunggu ketua DPRD yang sedang bertandang ke Semarang kembali ke Pati.

Dwi, salah satu peserta aksi mengaku tetap berada di halaman kantor DPRD Pati sebelum perda direvisi dan ada langkah dari pemerintah supaya karaoke tetap buka. Para pengusaha dan karyawan karaoke menuntut merevisi perda, khususnya soal jarak. Di mana harus berjarak 1 km dari pemukiman. Padahal saat ini tempat karaoke yang paling jauh saja jaraknya hanya 500 meter dari pemukiman. Sementara ada karaoke di hotel yang diperbolehkan. Dari situlah mereka merasa ada ketidakadilan.

“Selain revisi, kami mau kok diberi kesempatan berupa pembinaan karena tidak bisa langsung menutup. Mengingat pengusaha ini juga mempunyai karyawan. Ada sekitar 2.000 karyawan karaoke, belum lagi keluarganya. Dampak penutupannya juga tidak ada aktivitas malam di Pati. Ini berimbas pada PKL tidak laku jualannya. Kos, laundry, dan lainnya,” tegasnya.

Hingga pukul 14.00, unjuk rasa masih berlanjut. Mereka semakin memanas karena ada beberapa peserta aksi yang membawa miras. Para karyawan dan PK tersebut kembali mengumpulkan kekuatan ingin memasuki kantor DPRD. Sampai akhirnya, tiga anjing pelacak milik Sat Sabhara Polres Pati terpaksa dikeluarkan untuk mengurai massa.

Bahkan ada salah satu PK paro baya yang celananya digigit anjing. Para PK ketakutan dan memilih mundur. Tapi ada salah satu PK yang tetap memaksa ingin menerobos barikade dan tidak takut digigit anjing pelacak. PK tersebut kemudian ditahan aparat kepolisian.

Pukul 14.30, Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan dan Dandim Pati Letkol Arm Arief Dharmawan serta perwakilan Perkumpulan Pengusaha Karaoke Pati (Pusaka) naik ke podium atas truk. Kapolres Pati mengemukakan revisi perda akan dilaksanakan. Massa unjuk rasa pun diminta meninggalkan kantor DPRD dengan kondusif.

Mendengar pernyataan dari kapolres, Ketua Pusaka Musyafak akhirnya menuruti kemauan kapolres. Karena ada kesepakatan revisi perda, peserta pun bubar. Ke depan, pihaknya akan mengawal proses revisi, di mana usulannya merevisi Pasal 25 Perda 8/2013 tentang Kepariwisataan supaya karaoke di Pati bisa tetap berjalan tidak harus di hotel.

Ketua Komisi C DPRD Pati Awi mengemukakan, keputusan terakhir penegakan perda jalan terus, baru diadakan revisi sesuai mekanisme tentang pasal-pasal yang tidak relevan. “Kami akan berkoordinasi lagi setelah ketua DPRD tiba di Pati,” ucapnya singkat.

Plt Kasatpol PP Pati Riyoso menegaskan, tetap menutup karaoke yang tak sesuai perda di Bumi Mina Tani. Ada sekitar 33 tempat karaoke di Pati. Hal itu sesuai dengan tugasnya sebagai penegak perda.

”Kami meminta semua pihak menghormati dan memberikan jalan Satpol PP menegakkan perda. Marilah junjung tinggi wibawa pemerintah. Kalau dibiarkan, Pati ini akan seperti apa. Kami pun tak ingin dijuluki pasukan pemberani setelah menutup karaoke, karena kami hanya menjalankan tugas,” tegasnya.

(ks/put/lil/aji/JPR)