8 PPS dan PPK Terancam Sanksi

638

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Menjelang pelaksanaan pemilu gubernur ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Salatiga telah melaporkan 8 orang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rinciannya, 3 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 5 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Dari 8 orang itu, kita bagi dalam 3 berkas kasus. Satu orang dengan dugaan pelanggaran kode etik, dua orang dengan dugaan pelanggaran administrasi dan lima orang PPK dilaporkan karena terlambat merespons rekomendasi dari Panwas,” jelas Ketua Panwas kota Salatiga Agung Ari Mursito.

Pelanggaran administrasi yang dilaporkan adalah adanya dua orang PPS di kelurahan Sidorejo Kidul dan kelurahan Salatiga. Keduanya, disebutkan Agung, terdaftar dalam keanggotaan partai politik. Kemudian atas temuan itu, Panwas berkirim rekomendasi kepada PPK di Tingkir dan Sidorejo untuk menggantinya. “Namun sampai batas akhir, hanya PPK Sidorejo yang memberikan jawaban dan PPK Tingkir terlambat. Akhirnya, kami juga melaporkan PPK Tingkir ke DKPP,” imbuh Agung melalui telepon pribadinya, kemarin. PPK Sidorejo merespons atas rekomendasi Panwas dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU.

Sedangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan Panwaslu adalah seorang PPS di kelurahan Sidorejo Lor. Panwas menengarai yang bersangkutan melanggar kode etik karena menggunakan atribut partai politik. Pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada PPS yang beberapa bulan sebelum dilantik, ikut menggunakan seragam partai dan mengikuti acara pelantikan pengurus ranting partai politik. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan diproses.