Berharap Lambang Tak Disalahgunakan

370
DISKUSI : Pakar Kebijakan Publik Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro dalam diskusi Undang-undang Kepalangmerahan dan Implementasinya terhadap kebijakan publik di aula PMI Kota Semarang, kemarin. (Jon waheed/jawa pos radar semarang)
DISKUSI : Pakar Kebijakan Publik Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro dalam diskusi Undang-undang Kepalangmerahan dan Implementasinya terhadap kebijakan publik di aula PMI Kota Semarang, kemarin. (Jon waheed/jawa pos radar semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Setelah disahkannya Undang-undang Kepalangmerahan pada Januari 2018,  tentunya tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) untuk diterapkan. Selain itu, dengan lahirnya Undang-undang Kepalangmerahan tersebut diharapkan tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan lambang palang merah.

“Undang-undang sudah jadi dan tentunya implementasinya tinggal menunggu evaluasinya seperti apa. Tetapi sebelum evaluasi itu kalau undang-ungdang itu harus ditunggu Peraturan Pemerintah (PP) dulu,” kata Pakar Kebijakan Publik Dr.Ir.Donny Yoesgiantoro dalam diskusi Undang-undang Kepalangmerahan dan Implementasinya terhadap kebijakan publik di aula PMI Kota Semarang, kemarin.

Lebih lanjut Donny menambahkan untuk kendala implementasi itu sendiri ada berbagai macam. Diantaranya dari sisi manusianya adalah di DPR. “Undang-undang itu sifatnya umum dan harus dilihat PP nya dahulu dan implementasinya seperti apa,” imbuhnya.

“Dari reaksi-reaksi ini ada satu koordinasi antara pemerintah sebagai yang mengeluarkan undang-undang dan masyarakat yang menjadi objek undang-undang itu,” katanya.

Biasanya pemerintah sebelum UU dikeluarkan harus siap karena kebijakan itu secara menyeluruh dan harus berpikir kalau diemplementasikan ada tidak kesesuaian diimplementasikan yang harus dilakukan.

Sekretaris PMI Jateng Prof. Dr.FX. Adji Samekto menekankan pentingnya disahkannya Undang-undang Kepalangmerahan karena penyalahgunaan lambing. Selain itu untuk menegaskan kembali hubungan antara PMI dengan pemerintah.

“Jadi penggunaan lambang itu sudah ada pengaturannya bahwa penggunaan logo PMI itu  tidak boleh digunakan kegiatan-kegiatan diluar kemanusiaan, tetapi peraturannya tidak kuat yang dulu-dulu itu dan kita tidak bisa menggunakan sanksi atau menerapkan sanksi itu,” katanya. (hid/sct/ric)