Dewan Pantau Langsung Pilgub

567
PEMANTAUAN LANGSUNG: Pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin atau Gus Yasin ketika pendaftaran beberapa waktu yang lalu. DPRD Jateng akan terus melakukan pemantauan langsung perkembangan pelaksanaan pilgub ke daerah-daerah. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEMANTAUAN LANGSUNG: Pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin atau Gus Yasin ketika pendaftaran beberapa waktu yang lalu. DPRD Jateng akan terus melakukan pemantauan langsung perkembangan pelaksanaan pilgub ke daerah-daerah. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPRD Jateng akan terus melakukan pemantauan langsung perkembangan pelaksanaan pilgub ke daerah-daerah, khususnya ke lembaga pengawas pemilu. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya menjaga netralitas pengawas pemilu di Jateng.

“Kami akan terus memantau perkembangan pelaksanaan pilkada dan informasi di daerah. Hal ini untuk memastikan pilkada ini tidak ada masalah,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Fuad Hidayat.

Ia menambahkan, masyarakat harus terlibat langsung dalam pelaksanaan pilkada. Selain itu, pengawas dan pelaksana pilkada harus mensosialisasikan terus agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan demokratis dan tidak ada permasalahan yang terjadi setelah pilkada.  “Dengan tingkat partisipasi yang tinggi biasanya berbanding dengan pengeluaran biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Fuad Hidayat menambahkan Panwaslu harus bisa bekerja sama dengan para pemangku kepentingan setempat agar bisa bekerja sama untuk penyelenggaraan pemilu yang bersih dan demokratis, serta minim penyimpangan/konflik. “Pengawasan di daerah harus benar-benar maksimal agar tidak ada kampanye hitam atau money politik,”  tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mewanti-wanti agar kinerja bawaslu bisa lebih objektif dan profesional  menjelang  ditetapkan menjadi badan tetap. “Sekarang ini panwaslu itu benar-benar menjadi hakim, tidak seperti dulu cuma  jadi  hakim garis saja, klebat-klebet tapi tidak dikasih peluit sehingga  tidak punya hak eksekusi”, pesan politikus Partai Gerindra itu.

Ia menambahkan, seiring dengan Undang-Undang yang menetapkan panwaslu menjadi  badan pengawas tetap maka implikasinya akan ada dana yang tidak sedikit, maka perlu tanggung jawab moral. “Jangan sampai badan yang sudah tetap itu muncul kesan negatif  memboroskan  anggaran,” tambahnya. (fth/bas)

Silakan beri komentar.