KONSOLIDASI : Balon Gubernur Jateng 2018, Sudirman Said dalam acara Workshop dan Konsolidasi Tim Pemenangan, di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jumat (9/2) kemarin. (ISTIMEWA)
KONSOLIDASI : Balon Gubernur Jateng 2018, Sudirman Said dalam acara Workshop dan Konsolidasi Tim Pemenangan, di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jumat (9/2) kemarin. (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM,┬áSEMARANG – Bakal calon (Balon) Gubernur Jateng, Sudirman Said menyatakan keikutsertaannya dalam Pilgub Jateng 2018 bersama Ida Fauziyah, bukan untuk menambah daftar panjang kepala daerah yang menjadi pasien KPK. Sebaliknya, dia akan berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih, yang berpihak pada kepentingan orang banyak.

“Kami ikut Pilkada tidak untuk menambah panjang daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Kami hadir semata untuk mengisi ruang perbaikan yang ada di Jawa Tengah,” kata Pak Dirman ketika berbicara dalam acara Workshop dan Konsolidasi Tim Pemenangan, di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jumat (9/2) kemarin.

Lebih lanjut, Pak Dirman menyampaikan bahwa sebagai aktivis antikorupsi dirinya tidak mungkin mengkhianati perjuangan pemberantasan korupsi yang sudah puluhan tahun dijalaninya. Demikian halnya dengan Ida Fuziyah. Selama empat periode sebagai anggota legislatif, integritasnya tetap terjaga.

“Kami memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Jateng. Kami sepakat menciptakan pemerintahan yang bersih. Kami berjanji tidak akan mengkhianati warga Jateng dengan ikut-ikutan korupsi, jika terpilih kelak,” tandas Pak Dirman.

Pak Dirman menguraikan, dirinya akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih. Dia akan mengajak pejabat dan birokrat untuk melawan korupsi. “Saya tidak ingin dianggap bersih sendirian. Pejabat dan aparat di bawah saya juga harus bersih. Hanya dengan pemerintahan yang bersihlah, pembangunan di Jateng bisa dilaksanakan dengan maksimal,” terang dia.

Dimintai tanggapan atas tuduhan yang diarahkan kepada gubernur petahana dalam kasus E-KTP, Pak Dirman berharap masyarakat tidak buru-buru menjatuhkan vonis. Masyarakat, harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. “Jangan buru-buru menjatuhkan vonis. Biarkan mekanisme hukum bekerja. Saya menyakini, sebagai lembaga yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi, KPK tidak akan sembrono,” kata Pak Dirman, yang juga salah satu inisiator berdirinya KPK. (*/ida)