Kaum Difabel Minta Segera Bentuk Tim Advokasi

144
AUDIENSI: Perwakilan kaum difabel Kabupaten Semarang yang mendatangi kantor Bupati Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AUDIENSI: Perwakilan kaum difabel Kabupaten Semarang yang mendatangi kantor Bupati Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Belasan perwakilan kaum difabel di Kabupaten Semarang mendatangi kantor Bupati Semarang, Jumat (9/2). Didampingi Pusat Pengembangan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) mereka meminta segera dibentuk tim advokasi difabel.

Ketua PPRBM, Siti Dana Panti Retnani, 32, mengatakan tim advokasi yang rencananya beranggotakan lintas OPD tersebut sebagai sebuah upaya supaya isu difabel dapat masuk ke lintas sektor.

“Terkait dengan adanya konvensi hak PBB isu difabel bukan berarti isu belas kasih namun jadi isu HAM, di mana menjadi isu multi sektor. Jadi semua OPD di Pemkab Semarang juga ikut betanggung jawab,” kata Siti.

Menurutnya, tim advokasi difabel nantinya sebagai ajang koordinasi lintas OPD dan berbagai Ormas di Kabupaten Semarang. “Harapannya jelas, yaitu supaya terjadi percepatan pembangunan inklusi,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, belum semua pembangunan yang dilakukan Pemkab Semarang dapat dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas ramah disabilitas di setiap perkantoran. Bahkan di kantor Bupati Semarang sendiri ia rasakan belum ramah difabel. Tidak ada lift dan fasilitas penunjang disabilitas lain.

“Inklusi ada pembangunan yang bisa diakses oleh semua pihak termasuk kaum difabel. Jadi kebhinekaan tidak cuma suku atau ras. Difabel juga menjadi satu keragaman,” tuturnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh pemyandang disabilitas Amna Munfati, 27, warga Desa Suruh Kecamatan Suruh. Menurutnya, secara keseluruhan pembangunan yang dilakukan Pemkab Semarang belum ramah difabel. Secara spesifik ia menyebutkan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang kaum difabel.

“Daerah lain sudah ada (Perda Disabilitas) seperti Klaten, Wonogiri, Solo, Sukoharjo sudah memiliki Perda,” ujar Amna. Disebutkannya hanya di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga yang belum memiliki Perda Disabilitas.

Saat ini bentuk riil perhatian Pemkab Semarang hanya sebatas implementasi kebijakan dari pemerintah pusat. “Seperti penyandang disabilitas bisa mengakses jaminan hidup (jadup) untuk kriteria difabel berat yang diakses melalui Dinsos,” ujarnya, sembari berharap semua program di semua OPD nantinya dapat menyentuh kaum difabel. (ewb/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here