Tolak Kenaikan Retribusi Sirtu

576
BIKIN MACET: Truk para pendemo yang diparkir di jalan, Kamis (8/2). mengganggu arus lalu lintas arah Jogja-Magelang. (IST MAD MESSI BWM)
BIKIN MACET: Truk para pendemo yang diparkir di jalan, Kamis (8/2). mengganggu arus lalu lintas arah Jogja-Magelang. (IST MAD MESSI BWM)

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID— Kenaikan pajak pengambilan pasir dan batu (sirtu), memicu gelombang protes awak truk pengangkut bahan galian C. Ratusan awak truk pasir, Kamis (8/2) kemarin, turun ke jalan raya Magelang-Yogyakarta. Di kawasan Simpang Tiga Blondo, Kecamatan Mungkid, pengunjuk rasa menolak kenaikan penarikan pajak pengambilan sirtu.

Akibat aksi blokade tersebut, Polres Magelang terpaksa mengalihkan arus lalu lintas dari arah Yogyakarta menuju Magelang maupun sebaliknya.

“Yang dari arah Magelang ke Jogja dialihkan lewat simpang Japunan di Mertoyudan, belok lewat depan kantor Kemenag, Kabupaten Magelang, kemudian lewat simpang pasar Sraten hingga Kota Mungkid. Dari situ, ke arah simpang Palbapang kemudian ke arah Yogyakarta seperti biasa,” jelas Aipda Donny Sugiarto Donny, petugas Satlantas Polres Magelang kepada wartawan di sela mengatur arus lalu lintas.

Untuk kendaraan dari arah Yogyakarta yang akan menuju Magelang, dialihkan melalui simpang Palbapang ke arah Borobudur. Sampai di simpang tiga Sawitan Kota Mungkid, ke kiri arah Kalinegoro. Dari Kalinegoro bisa langsung menuju arah Magelang.

Pantauan di lapangan, ratusan truk pasir juga diparkir berjejer di sepanjang jalan depan kompleks Pemkab Magelang. Juru bicara aksi, Agus MS mengatakan, penolakan tidak hanya diikuti oleh sopir truk dari Magelang. Tapi dari beberapa daerah tetangga. Seperti Semarang, Kendal, Temanggung, dan lainnya.

“Kami menolak tanpa syarat SK Gubernur tentang kenaikan pajak baru pengambilan pasir dan batu,” kata Agus. Ia melanjutkan, pihaknya menuntut keadilan dan penjelasan antara objek pajak dan subjek pajak sektor pertambangan. “Kami juga menuntut transparansi penerimaan retribusi selama ini dengan menjelaskan nominal penerimaan retribusi dan pajak sektor pertambangan.” Agus menuding, regulasi tata pertambangan selama ini tidak berpihak pada rakyat namun justru pada pengusaha. “Sedangkan pajak-pajak dibebankan kepada para sopir truk,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Magelang Zaenal Arifin usai menemui perwakilan pendemo mengatakan, para pengemudi truk menyampaikan maksud dan tujuannya terkait surat edaran untuk kenaikan pajak sirtu di wilayah Kabupaten Magelang. “Mereka menyampaikan keberatan-keberatannya, karena akan berdampak sosial pada sopir karena tidak bisa membawa uang untuk keluarga jika SK Gubernur tersebut diberlakukan,” katanya.

Dengan melihat dampak-dampak tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang menunda surat edaran yang mulai berlaku hari ini. “Pemberlakukan surat edaran tentang pajak baru sirtu ditunda hingga nanti ada keputusan dari Gubernur Jateng,” katanya. (jpg/isk)