“Dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat, kita sadari bahwa semua orang pasti melaksanakan dan sudah tentu dalam pembagian hak ada yang puas tetapi ada juga yang tidak, itulah fungsi kerja sama ini,” tandasnya.

Dari persoalan itu, terang Sutanta, tidak sedikit yang melakukan gugatan/keberatan dan mempermasalahkannya baik di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan pejabat utusan negara, maupun pengajuan gugatan secara perdata.

“Kami berterima kasih kepada Kajari dan seluruh jajarannya, dengan MoU ini dapat meringankan tugas-tugas dari BPN. Karena ada kegiatan Badan Pertanahan yang sifatnya untuk kepentingan umum. Seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak bisa ditangani sendiri oleh BPN,” ungkapnya.

Sehubungan dengan itu, BPN meminta jaksa pengacara negara secara bersama-sama menangani perkara supaya apa yang dilakukan lebih bersifat transparan kepada masyarakat dan sesuai aturan yang ditetapkan.

“Kalau sudah bersinergi antara BPN dengan Kejari, maka ini sebagai kontribusi kami dalam mewujudkan Batang yang guyub rukun sesuai pesan Bapak Wihaji (bupati),” tandasnya. (han/lis)