RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang mengimbau masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk waspada. Pasalnya, intensitas hujan dalam beberapa minggu terakhir tergolong tinggi.

Kepala BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto mengungkapkan bahwa di Sub DAS Garang dan beberapa DAS lain termasuk DAS Tuntang di Kabupaten Semarang, berpotensi banjir, tanah longsor dan angin kencang. Apabila sekitar DAS merasakan ada pergeseran tanah, diimbau segera mengungsi sebelum bencana terjadi. “Tidak hanya mereka yang bermukim di sekitar DAS, tetapi masyarakat yang beraktivitas di Rawapening juga harus waspada,” katanya, Selasa (6/2) kemarin.

BPBD Kabupaten Semarang juga mensiagakan posko bencana di 19 kecamatan. Untuk mempermudah pengaduan dan evakuasi korban bencana. Seperti diketahui BPBD Kabupaten Semarang sudah mendirikan empat posko bencana tambahan. Seperti di Ungaran Kota, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, dan Kecamatan Banyubiru. “Curah hujan di Kabupaten Semarang terpantau 300-401 milimeter, surat edaran kewaspadaan dini sudah kami kirim ke seluruh camat,” katanya.

Banjir di DAS Kabupaten Semarang juga merusak beberapa infrastruktur, seperti Jembatan Sunut di Dusun Sapen Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus. Terkait hal itu, pihaknya mengalokasikan anggaran tanggap darurat sebesar Rp 440 juta. Dana tersebut untuk memasang tiang pancang pengaman talud sebanyak 39 batang. Alat berat akan didatangkan pelaksana proyek dari Surabaya, sementara pemasangan tiang pancang ditargetkan selesai dalam 30 hari.

“Kami sudah berkoordinasi dengan DPU. Pelaksana proyek sudah survei, karena kendaraan pembawa alat berat dan tiang pancang harus melalui jalan di Kabupaten Demak,” katanya.

Selain jembatan Sunut, BPBD Kabupaten Semarang juga masih mengawal perundingan yang dilakukan warga Dusun Bendo Desa Kandangan Kecamatan Bawen dengan PTPN IX. Dimana beberapa warga di dusun tersebut terkena imbas bencana tanah amblas dari lahan PTPN IX. “Jika PTPN IX sudah berani menaikkan biaya, maka warga kami minta menurunkan tuntutan. Dengan begitu akan tercapai mufakat,” katanya. (ewb/ida)