Akan Ingatkan Birokrat agar Tidak Korupsi

388
TEGASKAN KOMITMEN : Pak Dirman dalam acara Muskerda GNPK Jateng berkomitmen berantas korupsi, Sabtu (3/2) di Semarang. (ISTIMEWA)
TEGASKAN KOMITMEN : Pak Dirman dalam acara Muskerda GNPK Jateng berkomitmen berantas korupsi, Sabtu (3/2) di Semarang. (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Bakal Calon (balon) Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said menandaskan bahwa jika dirinya terpilih sebagai gubernur, setiap hari akan mengingatkan para pejabat di Jateng untuk tidak korupsi. Dia akan mengambil waktu 3-5 menit untuk bicara tentang korupsi kepada para pejabat, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kalau setiap hari 3 sampai 5 menit saya bicara kepada para pejabat, bapak, ibu jangan korupsi. Jangan curi uang rakyat. Saya yakin perilaku pejabat akan berubah,” kata Pak Dirman saat berbicara dalam acara Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jateng, Sabtu (3/2) di Semarang. Dalam acara itu, GNPK Jateng mengundang balon gubernur Jateng untuk mengetahui komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi. Namun hanya Pak Dirman yang hadir dalam kesempatan itu.

Pak Dirman berpendapat, pemberatasan korupsi hanya akan efektif jika ada komitmen yang kuat dari para pemimpin. Karenanya, jika terpilih sebagai gubernur, Pak Dirman bertekad akan mendorong pemberantasan korupsi dengan maksimal agar tercipta pemerintahan yang bersih. “Orang di bawah itu melihat ke atas. Orang di bawah cenderung mengikuti perilaku atasannya,” lanjutnya.

Pak Dirman mencontohkan, di kantor para bawahan biasanya akan mengikuti apa yang dilakukan pemimpin kantor. Kalau pemimpin kantornya suka olah raga jalan, seluruh orang di kantor tiba-tiba akan suka jalan. Kalau pemimpin kantor suka golf, bawahan juga akan berusaha suka golf.

“Jadi orang di bawah itu tergantung pada orang di atasnya. Saya mengalami sendiri hal ini. Saat di ESDM, saya gariskan ingin begini dan begitu, semua birokrat ikut. Tidak ada yang bantah,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Pak Dirman menyampaikan kerpihatinannya dengan semakin banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Dari awal terbentuknya KPK sudah 476 pejabat publik harus mengenakan seragam oranye KPK dengan rincian 25 menteri, 71 bupati/walikota dan 19 gubernur, 4 duta besar, 7 komisianer, 144 anggota DPR RI, 175 eselon I, ISI dan III. Dan jika ditambah dengan pelaku korupsi bukan pejabat, jumlahnya 736.