RADARSEMARANG.COMSEMARANG – Sedikitnya Rp 8,5 miliar uang negara dari hasil pengungkapan perkara tindak pidana korupsi berhasil diselamatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Selain itu, selama 2017, ada 57 perkara korupsi di Jateng yang berhasil disidangkan.

Kepala Kejati Jateng Sadiman menjelaskan,  uang tersebut diperoleh dari pidana denda yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Karena setiap koruptor, selain dipidana penjara, biasanya juga dikenakan pidana denda, semua tergantung perkara yang menjerat pelaku.

Namun demikian, lanjut Sadiman, apabila pelaku tidak sanggup membayarnya pidana denda, maka masih bisa disubsiderkan atau diganti hukuman penjara. Selain itu, pelaku wajib membayar uang pengganti (UP) kerugian negara. Jika tidak dibayarkan, maka harta benda pelaku korupsi bisa disita atau dilelang untuk menggantinya. “Bahkan, keturunan pelaku juga bisa ikut menanggung apabila tidak ada penyelesaian dari pelaku yang disangkakan,”jelasnya didampingi Asisten Bidang Intelijen (Asintel) Kejati Jateng Bambang Haryanto dan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Sugeng Riyadi.

Ia mengatakan, Kejati Jateng sudah membentuk tim untuk melacak harta pelaku tindak pidana korupsi yang belum membayar UP  kerugian negara. “Saat ini, perkara korupsi yang ditangani Kejati adalah kasus korupsi di Bulog Semarang,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Sadiman juga memaparkan adanya Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Ketua TP4D Kejati Jateng, Bambang Haryanto, menambahkan, terkait program TP4D pihaknya sudah melakukan trobosan untuk mengumpulkan para kepala desa maupun lurah. Mereka selanjutnya diberikan penjelasan agar mampu menjalankan tugas serta mengelola dana yang dimiliki secara prosedural.  “Salah satu kerawanan penyimpangan itu ada di dana desa. Karena setiap desa menerima bantuan senilai miliaran rupiah,”katanya. (jks/aro)