INSPEKSI PASUKAN : Pangdam IV Dip, Mayjen TNI Wuryanto inspeksi pasukan dalam upacara pembukaan Gaktib POM TNI di Mapomdam IV Diponegoro, Kalibanteng Semarang, Kamis (1/2) kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
INSPEKSI PASUKAN : Pangdam IV Dip, Mayjen TNI Wuryanto inspeksi pasukan dalam upacara pembukaan Gaktib POM TNI di Mapomdam IV Diponegoro, Kalibanteng Semarang, Kamis (1/2) kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kodam IV Diponegoro mencatat penurunan angka pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib (Kumplintatib) TNI di wilayah Kodam IV pada tahun 2017 mencapai 60 persen. Penurunan komulatif tersebut mengindikasikan tingginya kesadaran anggota TNI terhadap hukum, disiplin dan tata tertib.

Pelanggaran yang menduduki peringkat tertinggi, antara lain pelanggaran tata tertib berlalu lintas, desersi dan asusila. Untuk penyalahgunaan narkoba menurun tajam. “Ini menunjukkan bahwa selain pembinaan satuan berhasil, juga didukung adanya kesadaran prajurit untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan disiplin yang berpotensi merugikan diri sendiri, orang lain maupun satuan,” tegas  Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Wuryanto didampingi Danpomdam IV Diponegoro Kol CPM Rachmad Sapari usai upacara pembukaan Operasi Penegakan dan Penertiban (Gaktib) POM TNI di wilayah hukum Kodam IV Diponegoro di Mapomdam IV Diponegoro, Kalibanteng Semarang, Kamis (1/2) kemarin.

Tahun 2018, lanjut Pangdam, Operasi Gaktib di wilayah hukum Kodam IV Diponegoro akan digelar selama setahun dengan beberapa kegiatan berupa yustisi di lingkungan markas satuan, di jalan-jalan umum, tempat hiburan serta adanya pembinaan di lingkungan satuan. “Kami akan menanamkan kesadaran hukum dan menekan angka pelanggaran. Yustisi bakal dilakukan rutin dan mendadak oleh pihak Polisi Militer yang terlibat dari semua matra, AD, AU dan AL, ditambah unsur Propam atau Provost Polri, Dinas Perhubungan, Sat Lantas, serta Provost Satuan,” imbuhnya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjono dalam amanatnya yang dibacakan Pangdam, menginstruksikan kepada personel Polisi Militer untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam menangani pelanggaran prajurit TNI. Karena itu, dituntut adanya kesamaan persepsi antara prajurit Polisi Militer dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Propam Polri agar tercipta sinergitas dan soliditas untuk menghindari gesekan antara aparat TNI, Polri dan masyarakat. (dit/ida)