Waspadai Politik Uang dalam Pilgub

258

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPRD meminta agar Bawaslu Jateng maupun kabupaten/kota menjaga iklim kondusif dalam pilgub. Selain itu, pengawasan pemilu harus benar-benar mewaspadi praktik money politics (politik uang).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat, mengatakan, menghadapi Pilgub Jateng 2018, pihaknya terus mengintensifkan pantauan ke sejumlah penyelenggara dan Panwaslu di daerah. Keberadaan Panwaslu selama proses Pilgub berlangsung sangat penting untuk menjaganya. Hal itu mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk Pilgub, yakni sekitar Rp 1,3 triliun. “Bawaslu dan Panwaslu harus benar-benar jeli agar tidak ada politik uang dalam Pilgub Jateng,” katanya.

Ia meminta Panwaslu lebih mengintensifkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Semua komponen harus terlibat termasuk Bawaslu yang merupakan lembaga pengawasan pesta demokrasi tersebut. Bawaslu pun sudah seharusnya dapat melakukan pengawasan secara berkala seperti pencegahan politik uang, perekrutan panwascam, serta sosialisasi keterlibatan masyarakat. “Kami selalu berpesan untuk Panwaslu di 35 Kabupaten/Kota agar lebih waspada perputaran politik uang. Hal ini sangat merisaukan bila terjadi. Maka harus ada pengawasan secara maksimal,” tambahnya.

Potensi pelanggaran saat ini tidak hanya politik uang tapi juga black campaign (kampanye hitam). Ia sangat mengapresiasi karena Panwas sekarang diberi kewenangan dalam penindakan pelanggaran. Jika ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas terhadap pelaku politik uang mulai dari tim sukses hingga calon. “Dan yang penting, bisa saling koordinasi agar tidak ada kecurangan dalam Pilgub,” tambah anggota Komisi A DPRD Jateng Romli Mubarok.

Ia meminta petugas pengawas harus mampu melakukan tugasnya hingga ke pelosok desa. Karena, pelanggaran bisa sampai ke wilayah pedesaan. “Soal pelaporan jika terjadi pelanggaran, Panwaslu harus lebih memperhatikannya agar masyarakat juga bisa ikut mengawasi,” tambahnya.  (fth/ric)