SOWAN KIAI : Cawagub Ida Fauziyah didampingi politisi PKB Hj Ida Nur Sa’adah sowan para kiai di jajaran pengurus NU Demak, Rabu (31/1) kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOWAN KIAI : Cawagub Ida Fauziyah didampingi politisi PKB Hj Ida Nur Sa’adah sowan para kiai di jajaran pengurus NU Demak, Rabu (31/1) kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Cawagub Ida Fauziyah bersama rombongan kemarin bersilaturahmi dengan para kiai Nahdlatul Ulama (NU) di gedung PCNU Demak, Jalan Sultan Fatah. Yang bersangkutan diterima Ketua PCNU Demak, KH Aminudin dan Ketua Rois Syuriah KH Zaenal Arifin Ma’shum.

Dalam kesempatan itu, Kiai Aminudin menyampaikan unek-unek para kiai pengasuh pondok pesantren (Ponpes) dan guru Madrasah Diniyyah (Madin) di bawah naungan NU. Menurutnya, dulu Pemprov Jateng pernah memberikan bantuan kepada pesantren dan Madin melalui bantuan sosial (bansos), namun beberapa tahun terakhir sudah tidak bisa diakses lagi.

“Dulu, bansos mengalir begitu derasnya ke pesantren dan Madin. Namun, sekarang bansos macet. Kami berharap, bansos tersebut kembali digulirkan untuk pesantren dan Madin. Kasihan guru-guru madrasah,” katanya.

Selain bansos, masalah lain yang mengundang kekecewaan para kiai dan guru Madin adalah soal kebijakan sekolah lima hari sekolah atau full day school (FDS). Sebelumnya, FDS ditolak kalangan Nahdliyyin karena dinilai merugikan Madin. “Kalau FDS dipaksakan, dampaknya bisa dibayangkan, ribuan Madin akan gulung tikar. Di Jateng ada sekitar 27 ribu Madin. Karena itu, kami minta agar ada pengawalan terhadap peraturan presiden (Perpres) terkait kebijakan lima hari sekolah itu. Demikian suara mayoritas warga NU di Demak Bu Ida,” ujar Kiai Aminudin di hadapan Cawagub Ida Fauziyah yang kemarin didampingi politisi PKB, Hj Ida Nur Sa’adah.

Menanggapi aspirasi para kiai dan guru Madin itu, Cawagub Ida Fauziyah mengatakan bahwa dirinya sudah membicarakan atau berdiskusi dengan Cagub Sudirman Said dan Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori terkait masalah tersebut. “Iya kebijakan Pemprov Jateng itu mejadi keprihatinan kami bersama. Ke depan, bagaimana aspirasi para kiai dan guru Madin ini bisa terwujud kembali,” katanya.

Ida menambahkan, selaku Ketua Fraksi PKB di DPR RI, ia bersama koleganya telah memperjuangkan RUU Keagamaan dan Pesantren. Dalam RUU tersebut, akan menjadi acuan keberlangsungan pesantren dan Madin. “Ini bagian dari tanggung jawab sekaligus representasi kami dalam memperjuangkan pesantren dan Madin,” katanya.

Ketua Rois Syuriah PCNU Demak, KH Zaenal Arifin Ma’shum menyampaikan, bahwa sesuai semangat warga Nahdliyyin, pemimpin terbaik adalah yang ahlussunnah wal jama’ah. Luwes dan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan. “Negara itu basisnya rakyat. Sedangkan, kebutuhan masyarakat berkembang terus. Maka pemimpin harus bisa mengakomodasi kepentingan rakyat,” ujarnya. (hib/sct/ida)