RADARSEMARANG.COM – TANTANGAN pelaksanaan JKN tidak hanya terletak pada kesiapan infrastruktur pelayanan kesehatan, tetapi juga ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan. Isu strategis SDM kesehatan di era JKN mencakup antara lain jumlah, jenis, mutu, dan distribusi dari tenaga kesehatan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusrengun Badan PPSDM Kesehatan, jumlah, jenis, kualitas (mutu) dan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia masih belum memadai.

Kenyataannya berdasarkan data dari BPPSDM Kesehatan, Rakerkesnas di Jakarta, 27 Februari 2017 diketahui bahwa dari 9.756 puskesmas, ada 66,43 persen memiliki dokter umum dan ini di bawah standar pola ketenagaan di puskesmas. Ketenagaan perawat di Puskesmas ada 92,80 persen yang tidak sesuai standar. Ada 95,52 persen Ketenagaan Bidan di Puskesmas tidak sesuai dengan standar. Permasalahan puskesmas dengan dokter di bawah standar ketenagaan banyak terjadi di wilayah Indonesia Bagian Timur (>35 persen). Tenaga kesehatan lainnya seperti bidan masih banyak yang jumlahnya di bawah standar ketenagaan terutama di puskesmas wilayah Indonesia Bagian Timur (>40 persen).

Berbagai studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80 persen dalam keberhasilan pembangunan kesehatan (RPTK, 2011-2015). Permasalahannya adalah ketenagaan kesehatan Nasional Indonesia sampai dengan 72 tahun usia kemerdekaan Bangsa ini masih menghadapi isu klasik yaitu selain kesenjangan proporsi antar daerah (mis. Provinsi) tersebut di atas, juga kesenjangan antar profesi tenaga kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan di puskesmas.

Puskesmas yang kondisi ketenagaannya tidak sesuai standar (rata-rata > 66 persen), dengan variasi ada yang tidak sesuai dengan standar justru karena berlebihan profesi tertentu, hal ini umumnya di wilayah perkotaan, namun di sisi lain tidak sesuai standar karena kekurangan jumlah profesi tertentu. Kondisi inilah yang menyebabkan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia. Puskesmas yang tidak sesuai standar paling banyak karena kurangnya tenaga gizi dan ahli teknologi lab medik.

Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jika terdistribusi merata secara proporsional semestinya sudah cukup mendekati ideal, misalnya jumlah dokter umum dan dokter spesialis teregistrasi per September 2017 berturut-turut 120.509 dan 33.963. Jumlah ini sejatinya sudah melampaui capaian target di 2019, yaitu 45 dokter umum dan 11 dokter spesialis untuk 100 ribu penduduk.

Imbas distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, akan berdampak pada sulitnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bahkan menyebutkan masih terdapat 14,7 persen puskesmas tidak memiliki dokter dan 16,76 persen tidak memiliki tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan PPSDM Kesehatan telah merumuskan kebijakan pembangunan SDM kesehatan dalam RPJM 2015-2019, yaitu meningkatkan ketersediaan, persebaran, dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan strategi sebagai berikut : a) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di DTPK melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan penempatan tenaga kesehatan baru lulus/penugasan khusus (affirmative policy) dan pengembangan model penempatan tenaga kesehatan; b) peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan; c) peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer; d) pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di DTPK; dan e) pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.

Dengan peningkatan  ketersediaan, persebaran, dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan maka akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama pada era Jaminan Kesehatan Nasional yang pada akhirnya dapat mendukung suksesnya pembangunan kesehatan secara nasional. (*)

Oleh : Karbito, Heri Purwanto dan Sri Winarni 
(Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip Semarang, karbitopoltekkestjk@gmail.com)