TINGKATKAN MUTU : Bupati Demak HM Natsir didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anjar Gunadi, memberikan cinderamata kepada Staf Ahli Apkasi Bidang Pendidikan, Himatul Khasanah disela Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendopo. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
TINGKATKAN MUTU : Bupati Demak HM Natsir didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anjar Gunadi, memberikan cinderamata kepada Staf Ahli Apkasi Bidang Pendidikan, Himatul Khasanah disela Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendopo. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, DEMAK- Kualitas pendidikan dapat terwujud diantaranya karena faktor kualitas gurunya yang memadai.  Untuk itu, guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) misalnya, tetap menjadi kebutuhan penting untuk memenuhi kualitas pendidikan tersebut.

Bupati Demak HM Natsir mengatakan, agar mutu pendidikan berkualitas, maka kemampuan guru juga harus terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah guru aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Mari kita bentuk kasta baru, yakni kasta manusia pembelajar,” katanya disela kegiatan Workshop Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bidang Pendidikan di Pendopo Kabupaten, Sabtu (27/1). Meski demikian, harapan kualitas pendidikan ini sedikit banyak terbentur dengan kekurangan guru PNS. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Demak, Anjar Gunadi mengatakan, kekurangan jumlah guru PNS menjadi masalah serius. Kondisinya betul betul darurat. Ini juga terjadi di daerah lain. Sebanyak 200 hingga 300 guru PNS pensiun. Hal itu tentu berpengaruh terhadap mutu atau kualitas pendidikan.

Khusus untuk di SD, Demak masih kekurangan sebanyak 1.783 guru PNS. Selain itu, masih terjadi kesenjangan luar biasa antara guru PNS dan wiyata bhakti, baik soal jumlah maupun kesejahteraan. Menurutnya, sudah 6 tahun terakhir tidak ada pengangkatan atau rekruitmen guru PNS. Padahal, yang pensiun terus bermunculan.

Mau tidak mau, untuk mengatasi kekurangan guru PNS ini, pihak sekolah bersama komite mengangkat guru tidak tetap (GTT). Padahal, kata dia, pengangkatan GTT  di sekolah bertabrakan dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

“Dalam PP ini, tidak diperbolehkan mengangkat honorer. Namun, fakta di lapangan, sekolah butuh GTT ini. Karena itu, perlu ada revisi PP 48 itu,” katanya.

Kesejahteraan GTT sendiri di sekolah negeri minim sekali. Sebab, pengangkatan GTT berdasar SK kepala sekolah, bukan Bupati. Jika SK Bupati, sebisa mungkin honor dapat diperjuangkan dari APBD. Tapi, karena SK dari pihak sekolah, maka honor sekadarnya dari sekolah.

Mereka juga sulit dapat sertifikasi. Sebab, syarat dapat sertifikasi adalah  adanya nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). NUPTK pun bisa didapat jika ada SK pengangkatan dari bupati. Dari 3.132 guru PNS tingkat SD, yang sudah bersertifikasi baru 41,14 persen dan 58,96 persen belum bersertifikasi. Anjar berharap, kekurangan guru PNS untuk SD ini segera diatasi pemerintah pusat untuk mengadakan rekruitmen PNS pada 2018 ini.

Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, H Sapon MPd menuturkan, data kekurangan guru terus bergerak. Ini karena banyak memasuki masa pensiun. “Guru PNS terus berkurang. Padahal, anak anak butuh belajar. Untuk itu, sekolah memberanikan diri mengisi guru GTT meski dengan segala risiko,”ujarnya. (hib/zal)