PEDULI DESA: Gubernur Jateng ketika mengunjungi salah satu desa wisata di Ungaran, Kabupaten Semarang, beberapa waktu lalu. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEDULI DESA: Gubernur Jateng ketika mengunjungi salah satu desa wisata di Ungaran, Kabupaten Semarang, beberapa waktu lalu. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pembangunan Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan pesat. Banyak pengusaha baik BUMN maupun swasta yang menanamkan investasinya di Jateng dalam berbagai bidang. Selain untuk membuka peluang tenaga kerja, investasi itu juga diharapkan memberi dampak kesejahteraan pada masyarakat secara luas.

Salah satu yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakni kepemilikan saham minimal 5 persen untuk desa tempat investasi tersebut. Kepemilikan saham itu disarankan dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan begitu, masyarakat desa bisa merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan lebih terwujud dan terlihat nyata.

Salah satu yang tengah diupayakan saat ini, yakni kepemilikan saham pada desa terdampak proyek tol Bawen-Jogjakarta. “Waktu paparan tol kemarin disampaikan oleh konsultannya, saya minta tolong itu ada lahan subur dilewati, ada desa-desa dilewati. Bisa ndak desa itu memiliki saham?” ujar Ganjar pada Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Semarang, Minggu (28/1) lalu.

Gagasan tersebut, kata dia, dilakukan agar desa tak hanya jadi penonton, namun juga menjadi pemilik dan melibatkan BUMDes. Ia mengatakan, jika ini nanti terealisasi, masyarakat tentu akan makin sejahtera dan desa akan berkembang. “Jadi, tidak ada lagi yang mengeluhkan daerahnya menjadi sepi karena terkena proyek tol,” terangnya.

Ia mengatakan, terdapat dua pola yang bisa digunakan masyarakat atas kepemilikan saham. Pertama, desa melalui BUMDes bisa sharing modal, sedang yang kedua dengan mencicil dari keuntungan yang didapatkan untuk membayar pinjaman modal sebelumnya.

“Jadi, saya kepengin ada ownership system, di mana masyarakat desa juga ikut memiliki karena investasi juga harus membebaskan lahan. Maka problem sosial pembebasan lahan dapat dicegah jika masyarakat mendapat insentif,” katanya.