Dua Kawasan Bebas Asap Rokok

846
SERAHKAN – Ketua DPRD Kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo menyerahkan draft 5 Raperda usulan DPRD Batang kepada Bupati Wihaji dalam sidang paripurna, Senin (29/1). (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
SERAHKAN – Ketua DPRD Kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo menyerahkan draft 5 Raperda usulan DPRD Batang kepada Bupati Wihaji dalam sidang paripurna, Senin (29/1). (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – DPRD Kabupaten Batang bersama Pemerintah Kabupaten Batang segera membahas 5 rancangan peraturan daerah. Draft 5 Raperda telah diserahkan dalam rapat paripurna di kantor DPRD Batang, Senin (29/1).

“Kami sangat menyoroti isu kesehatan, salah satunya Kawasan Tanpa Rokok. Yang mana direkomendasikan bahwa dua area, kesehatan dan pendidikan, tidak boleh ada kawasan merokok,” ucap Sri Wahyu Widawati, yang mewakili kelima Fraksi di DPRD Kabupaten Batang dalam sidang paripurna dengan agenda Tanggapan Fraksi terhadap 5 Raperda.

Tanggapan diberikan terkait Raperda tentang Pelayanan Publik, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal, Raperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Raperda tentang Ruang Terbuka Hijau dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Isu kualitas lingkungan, termasuk udara yang terus menurun, menjadi sebab adanya raperda tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Terutama KTR, yang menjadi isu kesehatan di lingkungan masyarakat.

“Dari tanggapan kami, bahwa di semua SKPD di lingkungan Pemda, boleh diberikan ruangan khusus untuk merokok. Namun hanya dua lokasi yang tidak boleh, yaitu kawasan Pendidikan dan Kesehatan,” tegas Sri Wahyu Widawati lagi.

Pengajuan Raperda KTR ini juga sesuai dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan dan PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pemerintah daerah diwajibkan menetapkan kawasan tanpa rokok.

“Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok atas kesehatan adalah hak asasi yang tidak boleh dikurangi sedikitpun. Perlu kesadaran masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok terhadap yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah daerah juga diwajibkan menetapkan kawasan tanpa rokok,” ujarnya. (han/ton)