Dirikan Usaha, Tak Perlu Izin HO

777
Ulfi Imran Basuki (IST)
Ulfi Imran Basuki (IST)

“Jika tidak ada revisi, pencabutan Perda HO baru akan berlaku Februari.”

Ulfi Imran Basuki, Kepala DPMPTSP Kota Semarang

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG Persyaratan izin gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) sejauh ini dinilai menjadi ganjalan para pengusaha (investor) dalam mengembangkan investasi di Kota Semarang. Hal itu menjadi evaluasi Pemkot Semarang. Karena itu, izin ini bakal dihapus. Ke depan, investor yang akan mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha di Kota Atlas tidak perlu mengurus izin HO.  Saat ini, Pemkot Semarang telah resmi mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2011 tentang izin gangguan tersebut. Pencabutan Perda Izin HO dilakukan setelah disahkannya Perda Nomor 1 Tahun 2018 oleh DPRD Kota Semarang beberapa waktu lalu. Saat ini, perda yang mengatur penghapusan izin HO itu dalam tahap permohonan pertimbangan ke Gubernur Jateng dan Mendagri.

“Jika tidak ada revisi, pencabutan Perda HO baru akan berlaku Februari,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki, Jumat (26/1).

Dikatakannya, pencabutan izin HO tersebut sebagai implementasi dari penyederhanaan perizinan sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat. Dengan demikian, Ulfi menegaskan nantinya pengusaha atau investor yang akan mendirikan usaha di Kota Semarang tidak perlu mengurus izin HO atau persetujuan dari warga sekitar.  “Pengusaha nantinya hanya diperlukan mengurus izin pokok, seperti UKL, UPL, izin lingkungan dan izin usaha,” bebernya.

Dihapusnya izin HO ini, lanjut Ulfi, diharapkan akan memudahkan pengusaha atau investor untuk mengembangkan investasi di Kota Semarang. “Jika investasi meningkat, maka diharapkan iklim perekonomian dan kesejahtaraan warga Semarang meningkat pula,” harapnya.

Sejauh ini, kata dia, pada 2016, investasi di Kota Semarang mencapai Rp 10,5 triliun. Pada 2017 meningkat menjadi Rp 20 triliun. Padahal targetnya Rp 15 triliun. “Target 2018 investasi berada di angka Rp 17,5 triliun, kami optimistis investasi akan semakin meningkat,” katanya.

Kepala Bidang Perizinan 3 DPMPTSP Kota Semarang, Wing Wiyarso, mengatakan, pihaknya akan fokus meningkatkan pelayanan perizinan dengan pola cepat, mudah, dan akurat. “Pelayanan izin tersebut tidak membutuhkan biaya. Sehingga akan semakin meningkatkan daya tarik investor masuk Semarang,” ujarnya.

Sejauh ini, di Kota Semarang memiliki sebanyak sembilan kawasan industri. Harapannya, kawasan tersebut mampu menggaet investor asing atau penanaman modal asing (PMA). “Sektor infrastruktur saat terus diperbaiki, sehingga akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang menggenjot sektor infrastruktur, pertumbuhan investasi dan ekonomi,” katanya.  (amu/aro)