Persyaratan Agar Adopsi Anak Legal

2003

RADARSEMARANG.COM – Ibu Dini S Purwono yang saya hormati. Saya sudah menikah selama 12 tahun, namun belum dikaruniai anak. Saya ingin mengadopsi anak yang dibuang orangtuanya. Pertanyaan saya, agar adopsi saya legal, apa yang harus dipenuhi? Apa dasar hukum adopsi anak? Terima kasih atas penjelasannya.

M Wahidi

+62851017070xxx

JAWABAN:

Bapak Wahidi yang saya hormati. Ketentuan umum mengenai pengangkatan anak di Indonesia diatur di dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”), yang kemudian diatur secara lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 (“PP 54/2007”) dan Peraturan Menteri Sosial No 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (“Permensos 110/2009”).

Secara umum pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan untuk menerima pemberitahuan tersebut.

Ada 2 jenis pengangkatan anak, yaitu (i) pengangkatan anak antar WNI; dan (ii) pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. Dalam kesempatan ini saya akan membahas khusus mengenai pengangkatan anak antar WNI karena saya asumsikan jenis ini yang relevan untuk kasus Bapak.

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi: (i) anak yang belum berusia 18 tahun; (ii) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; (iii) berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak; dan (iv) memerlukan perlindungan khusus.

Sementara persyaratan calon orang tua angkat meliputi: (i) sehat jasmani dan rohani; (ii) berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun; (iii) beragama sama dengan agama calon anak angkat; (iv) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; (v) berstatus menikah secara sah sekurang-kurangnya selama 5 tahun; (vi) tidak merupakan pasangan sejenis; (vii) tidak mempunyai anak atau hanya memiliki 1 orang anak; (viii) dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial; (ix) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak; (x) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; (xi) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; (xii) telah mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan (xiii) memperoleh izin Menteri Sosial atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Secara ringkas prosedur pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah sebagai berikut: 1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi (“Kepala Instansi”) dengan melampirkan semua persyaratan administratif yang diperlukan. 2) Kepala Instansi akan melakukan penilaian kelayakan dengan melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat. 3) Apabila dianggap memadai, maka Kepala Instansi akan mengeluarkan surat izin pengasuhan sementara. Dalam periode ini pekerja sosial akan melakukan bimbingan dan pengawasan. 4) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi. 5) Pekerja sosial melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh oleh calon orang tua angkat. 6) Kepala Instansi akan membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat dan memeriksa berkas dokumen permohonan dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi. 7) Dalam hal permohonan ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada lembaga pengasuhan anak. Namun apabila permohonan diterima, Kepala Instansi akan mengeluarkan izin pengangkatan anak untuk kemudian ditetapkan dengan penetapan pengadilan. Salinan penetapan tersebut harus disampaikan oleh calon orang tua angkat ke Instansi Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota. 8) Kepala Instansi mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Departmen Sosial RI.

Dalam hal pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua tunggal, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Sosial.

Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat.