HARUS NETRAL : Kepala desa dan kepala Kelurahan di Wonosobo berikrar siap netral dalam Pilgub Jateng 2018 di Gedung Korpri, Rabu (24/1). (IST)
HARUS NETRAL : Kepala desa dan kepala Kelurahan di Wonosobo berikrar siap netral dalam Pilgub Jateng 2018 di Gedung Korpri, Rabu (24/1). (IST)

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Kepala desa dan kepala kelurahan diminta bisa bersikap netral dalam Pilgub Jateng 27 Juni menatang. Wujud netral harus ditunjukkan dalam semua tahapan Pilgub, termasuk dalam menggunakan media sosial. Kades tidak boleh mengunggah foto bersama calon selama tahap kampanye.

“Tantangan Kades cukup berat, tapi mau tidak mau harus netral dalam Pilgub,” tegas Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Wonosobo Tono Prihatono, Rabu (24/1).

Apabila tidak netral, kata dia, kades dan kalur bisa kena sanksi. Karena dalam Undang Undang Pilkada No 10 tahun 2016 diatur secara tegas bahwa TNI dan Polri, ASN serta kades atau kepala kelurahan harus menjaga tindakan dalam semua tahapan Pilgub, terutama masa kampanye, harus bertindak netral. “Tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang bisa menguntungkan salah satu calon,” tegasnya.

Ketua Panwaskab Wonosobo Eko Fifin Haryanti menjelaskan, kades dan kalur yang tidak netral, bisa dikenakan sanksi moral sekaligus sanksi pidana hingga 6 bulan penjara.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang Joko J Prihatmoko meminta masyarakat Temanggung menjadi pemilih cerdas dalam gelaran Pilbup Temanggung dan Pilgub Jateng. “Memilih pemimpin, gubernur-wakil gubernur atau bupati-wakil bupati jangan karena uang. Tapi pilihlah pemimpin karena program yang jelas dan terukur untuk kemajuan daerah,” ucap Joko dalam acara pendidikan politik bagi elemen masyarakat Jawa Tengah di Hotel Kintamani Temanggung, Kamis (25/1).

Selain mempunyai program yang jelas, memilih pemimpin bisa dilihat dari latar belakang pendidikan calon, riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi sosial kemasyarakatan. “Track record-nya harus jelas,” kata Dosen FISIP Unwahas itu.

Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Temanggung Sri Widada menuturkan, manfaat Pemilu setidaknya ada empa. Yakni; sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat; sarana pergantian pemimpin secara konstitusional; sarana pemimpin politik meraih legitimasi; serta sarana rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pendidikan politik untuk membangun semangat kebangsaan. (ali/san)