RADARSEMARANG.COM, KENDAL—DPRD Kendal merasa tidak dimintai persetujuan atas kerjasama Pemkab Kendal dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III dalam mengelola Pelabuhan Niaga Kendal. Dewan juga menolak rencana Pemkab yang akan meminta aset dari pemerintah pusat yang ada di pelabuhan.

Ketua Komisi C Nashri menyatakan tidak tahu isi nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani Bupati Kendal Mirna Annisa bersama Dirut PT Pelindo III IGN Askhara Danaputranto beberapa waktu lalu. Termasuk keuntungan yang akan didapat Kendal dari pelabuhan yang akan dikelola Pelindo tersebut apa saja. “Padahal ini menyangkut nasib Kendal ke depan, tapi kami tidak dimintai persetujuan,” kata Nashri, Kamis (25/1).

Menurutnya, seharusnya pemda sudah mulai menentukan grand design pelabuhan Kendal itu nanti arahnya akan dikembangkan seperti apa, dan yang didapat daerah apa saja. Sebab pelabuhan Kendal cukup besar, sehingga nantinya akan menyerap tenaga kerja. “Penyerapan tenaga kerja ini juga harus mulai direncanakan sejak dini. Sehingga warga Kendal nantinya bisa bekerja di pelabuhan. Termasuk peluang usaha yang bisa digarap warga ketika pelabuhan sudah beroperasi,” tandasnya.

Selain itu, ia juga menolak rencana Pemkab Kendal untuk menarik aset pemerintah pusat yang ada di Pelabuhan Niaga Kendal. Yakni meliputi aset di laut senilai Rp 97 miliar dan aset di darat senilai Rp 234 miliar. Menurutnya hal itu akan jadi bumerang bagi pemerintah daerah ke depan. Sebab dengan adanya hibah aset, maka pemerintah pusat tidak lagi punya kewajiban untuk merawat, memperbaiki dan membangun pelabuhan.

“Dengan pelabuhan sebesar itu, apakah daerah mampu mengelolanya sendiri. Sebab APBD Kendal ini tidak besar, bahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan saja sekarang ini masih kurang-kurang,” tandasnya.

Ketua Komisi D Akhmad Suyuti menambahkan, jalan pelabuhan yang sudah ada saat ini dibangun dengan bantuan pemerintah Provinsi Jateng. Jadi pemilik aset pelabuhan Kendal ada tiga yakni Pemkab Kendal, Pemprov Jateng dan Kementerian Perhubungan. “Mungkin sekarang ini awal-awal enjoy, karena kondisi pelabuhan masih bagus. Tapi lama-kelamaan akan rusak, dan pemerintah daerah tidak mampu mengelola. Akhirnya daerah tidak mampu mengelola akan diminta oleh Pelindo III karena yang mampu membangun. Jadi semua perlahan akan dikuasai oleh Pelindo III,” tambahnya. (bud/ton)