Tiap Bulan Setor ke Bunda Sitha

436
JALANI SIDANG : Wali Kota Tegal Nonaktif Siti Masitha Suparno usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (24/1). (JOKO SUSANTO/Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang kembali menggelar sidang dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Wali Kota Tegal Nonaktof Siti Mashita Suparno, Rabu (24/1). Enam orang yang berhubungan dengan RSUD Kardinah Tegal dihadirkan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi.

Mereka adalah Direktur Utama RSUD Kardinah Tegal Abdal Hakim, Kabag Keuangan Umi Hayatun, mantan pejabat RSUD Kardinah Agus Jaya, anggota Dewan Pengawas RSUD Kardinah Anton Prabowo Zainal dan Kabag Umum Abidin.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Antonius Wididjantono, Umi Hayatun mengaku pernah dihubungi Cahyo untuk penyerahan uang senilai Rp 300 juta. “Waktu itu Pak Cahyo minta uang Rp 300 juta. Sifatnya pinjam, nanti akan dikembalikan,” kata Umi. Cahyo dimaksud di sini adalah Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supriadi yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Umi mengatakan, uang tersebut akan dibawa ke Jakarta. Hanya saja akan diberikan kepada siapa, ia tidak mengetahui. Namun demikian, diakuinya, uang tersebut diambil dari koperasi RSUD Kardinah, setelah berkomunikasi dengan kepala koperasi.

“Uang Rp 125 juta dari Rp 300 juta itu akan diberikan kepada Bunda Sitha (sapaan akrab Siti Masitha), waktu itu Pak Cahyo bilang Rp 125 juta diberikan ke Bunda Sitha, sisanya dipakai Pak Cahyo dan akan dikembalikan,” sebutnya.

Dikatakannya, angka Rp 125 juta itu menjadi setoran wajib setiap bulan kepada Siti Masitha melalui mantan Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagalung. Amir juga telah menjadi terdakwa dalam berkas terpisah.

Dalam kasus itu, Siti Masitha didakwa PU KPK Ronald Ferdinand Worotikan telah menerima suap sebesar Rp 8,8 miliar. Proses penerimaan suap yang diterima oleh Siti Masitha dilakukan dalam kurun waktu tahun 2016 dan 2017. Dalam pelaksanannya, segalanya diatur oleh Amir Mirza Hutagalung .

Siti juga didakwa melalui Amir Mirza Hutagalung menerima uang dari Faris sebesar Rp 5,8 miliar. Tak hanya itu, Amir Mirza juga menerima uang dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Subiyanto sebesar Rp 95 juta. Atas perbuatan itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jks/ton)