Surpriyadi Minta Pemkot Bertindak

573
Supriyadi
Supriyadi

“Operasional ojek berbasis aplikasi atau online harus segera diatur dalam Perda”

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi.

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG –  Sengkarut transportasi berbasis taksi di Kota Semarang hingga kini tak kunjung selesai. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk sekadar melakukan penertiban. Pemerintah terkesan tak berdaya atas kehadiran taksi online berbasis aplikasi. Standar keamanan usaha taksi sulit diatur oleh pemerintah.

“Memang untuk taksi online belum diatur, karena hingga kini, urusan taksi online belum selesai. Masih ada upaya di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung untuk menuntut ketidakabsahan peraturan yang sudah dibuat,” kata peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, Minggu (21/1).

Namun jika mengacu pada aturan taksi resmi, kata dia, tentunya usaha taksi online tidak banyak menimbulkan masalah baru. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sudah mengatur sistem keamanan menggunakan taksi.

“Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk keamanan, pertama ada tanda pengenal pengemudi, berupa seragam dan kartu identitas pengemudi yang digunakan selama mengoperasikan kendaraan. Kemudian kartu pengenal pengemudi yang dikeluarkan oleh perusahaan taksi dan ditempatkan di dashboard mobil,” katanya.

Kedua, customer service yang bertugas menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti. Ketiga, lampu tanda bahaya merupakan lampu informasi sebagai tanda bahaya diletakkan di atas kendaraan. “Keempat, alat komunikasi yang merupakan perangkat elektronik dengan menggunakan gelombang radio dan/atau gelombang satelit. Kelima, identitas kendaraan,” terangnya.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi sebelumnya mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak tinggal diam. “Operasional ojek berbasis aplikasi atau online harus segera diatur dalam peraturan daerah. Pemerintah kota harusnya sigap dengan perkembangan angkutan transportasi online itu agar tidak menimbulkan persoalan,” katanya.

Dikatakannya, perkembangan angkutan transportasi online memang tidak bisa direm seiring besarnya kebutuhan masyarakat.  Menurut dia, masyarakat sekarang ini cenderung menginginkan sesuatu yang instan, mudah, dan cepat sehingga berkembangnya transportasi online ini mampu mencuri perhatian masyarakat untuk menggunakannya. “Ya, harus diatur,” ujarnya. (amu/sga/mha/zal)

Silakan beri komentar.