Risiko Penggelembungan dan Pendanaan Terorisme

370

RADARSEMARANG.COM – BANK Indonesia (BI) menegaskan bahwa virtual currency, termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan mata uang virtual ini dikhawatirkan justru akan merugikan masyarakat, karena perdagangannya sangat fluktuatif. Sehingga rentan akan risiko penggelembungan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Hamid Ponco Wibowo, mengatakan, virtual currency adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (reward), atau mining yakni proses menghasilkan sejumlah virtual currency baru dengan melibatkan proses matematika yang rumit.

“Uang digital ini dkeluarkan dan dikontrol oleh komunitas pengembang serta digunakan dan diterima oleh anggota komunitas virtual,ujarnya.

Sejauh ini tidak ada otoritas yang bertanggungjawab, tidak terdapat administrator resmi dan tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga uang digital tersebut. Sehingga pemilikannya sangat berisiko dan sarat akan spekulasi.

“Nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble). Belum lama ini perdagangannya 1 Bitcoin ada yang mencapai harga sekitar Rp 260 juta. Kemudian juga rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat,”bebernya.

Tak hanya itu, pihak yang memfasilitasi masyarakat dalam perdagangan virtual currency (penyedia wallet dan exchange) rentan terhadap serangan cyber dan minim pengawasan, sehingga tingkat perlindungan konsumen rendah.

Karena itu, pihaknya memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency. Hal tersebut juga sesuai dengan  ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesuai Pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan rupiah.

“Pelanggaran atas UU Mata Uang dalam hal tidak menggunakan rupiah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda,” katanya. (dna/aro)