BPPH PP Tempati Kantor Baru

615
DAMPINGI MASYARAKAT : Ketua PP Jateng Bambang Eko Purnomo (dua dari kiri) menyerahkan SK Kepengurusan kepada Ketua BPPH Dwi Nuryanto di kantor baru. (Jon waheed/jawa pos radar semarang)
DAMPINGI MASYARAKAT : Ketua PP Jateng Bambang Eko Purnomo (dua dari kiri) menyerahkan SK Kepengurusan kepada Ketua BPPH Dwi Nuryanto di kantor baru. (Jon waheed/jawa pos radar semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemuda Pancasila (PP) Jateng meresmikan kantor Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) di Gedung Eben Haezer lantai 2, Jalan Veteran 48, kemarin. Dalam acara tersebut juga diserahkan SK kepengurusan BPPH baru, yang akan aktif selama periode 2017-2022. SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PP Jateng Bambang Eko Purnomo kepada Ketua BPPH Dwi Nuryanto.

“Dengan dibukanya sekretariat ini juga menjadi titik baru bagi PP agar semakin peduli dengan penyuluhan hukum, tidak hanya terhadap anggota PP saja melainkan juga kepada semua masyarakat secara luas baik yang menengah ke bawah atau menengah ke atas,” kata Dwi.

Dia menambahkan, keberadaan BPPH merupakan upaya preventif dalam mengurangi angka kejahatan.‎ Saat ini, BPPH Kota Semarang berisi 39 advokat, yang siap membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan hukum. “Kami juga tetap membuka ruang bagi advokat yang ingin bergabung untuk kaderisasi. Dan anggota BPPH secara otomatis jadi anggota PP juga,”‎ lanjutnya.

Bambang Eko Purnomo ‎ menambahkan, sebenarnya BPPH PP sudah ada di semua kabupaten/kota se-Jateng. Namun, masih ada dua kabupaten yang sejauh ini belum menggelar Muscab, yakni Rembang dan Wonogiri.

Terkait keanggotaan PP sendiri, Bambang menyebut pihaknya masih berencana menginventarisasi ulang lantaran sudah lama daftar anggota tidak diperbarui.

Terpisah, Ketua BPPH PP dua periode sebelumnya Kairul Anwar berpesan agar BPPH tetap memperjuangkan dan mengawal anggota PP dari permasalahan hukum dan berfungsi secara maksimal untuk seluruh masyarakat Jateng. ‎”Kami harap solidaritas dan profesionalisme anggota juga tetap terjaga demi pengayoman, perlindungan, serta perjuangan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. (hid/sct/ric)