RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Aparat kepolisian dan kejaksaan turut melakukan pengawasan terhadap pengurusan sertifikat tanah, utamanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebagaimana yang digulirkan Presiden Jokowi. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) di masyarakat.

Kasatreskrim Polres Demak AKP Tri Agung menegaskan, pihaknya meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan Demak untuk membuat standar operasi pelaksanaan (SOP) dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Jika perlu, juga harus ada peraturan daerah (perda) yang mengatur soal itu. Sebab, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri (Mendagri, BPN dan Menteri Desa Tertinggal), bahwa  biaya pengurusan sertifikat tanah PTSL yang dibebankan  masyarakat hanya sebesar Rp 150 ribu perbidang tanah. Lebih dari itu, dianggap sebagai pungli. Dana sebesar itu, antara lain untuk pembelian patok dan materai.

“Jadi, jangan sampai ada pungli. Mari kita selesaikan bersama bagaimana mensikapi masalah ini. Sebab, dalam praktiknya ada desa yang menarik antara Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu perbidang tanah. Bahkan, laporan itu sudah sampai kemana-mana. Walaupun sudah disepakati panitia desa, tapi tanpa melibatkan warga. Karena itu, harus ada peraturan yang jelas,” katanya.

Dafidz dari Kejari Demak juga menyampaikan, selain Rp 150 ribu sesuai SKB itu, mestinya tidak ada tambahan pungutan. “Kalau lebih dari itu namanya pungli,” tegasnya.

Ketua DPRD Demak, Nurul Muttaqin juga menambahkan, perlu ada penyelesaian bersama agar pengurusan sertifikat tidak menimbulkan masalah. “Kalau Rp 150 ribu itu dirasa masih kurang, maka harus ada kesepakatan penyelesaian bersama sama. Mari kita bahas bareng,” katanya.

Kepala BPN Demak, Candra Genial mengatakan, untuk mengurus sertifikat PTSL, warga perlu menyiapkan E-KTP, bukti pembayaran pajak PBB, dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP).

“Untuk pengurusan sertifikat ini, masyarakat jangan sampai memberikan uang transportasi atau BBM pada petugas. Jadi, jangan coba kasih amplop ke petugas. Sebab, petugas sudah digaji pemerintah dan tidak sepeserpun menerima uang pengurusan sertifikat ini,” katanya. Menurutnya, pada 2017 ini pertanahan Demak telah memproses 21.500 bidang tanah. Dan, akan meningkat lagi pada 2018 dengan 50 ribu bidang tanah melalui PTSL (hib/zal)