Tak Sepakat Besaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah

720

RADARSEMARANG.COM – Ibu Dini S Purwono yang saya hormati. Dalam proyek tol, ada warga yang belum sepakat dengan besaran ganti rugi sehingga menolak digusur. Apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi, apakah warga tetap akan digusur paksa karena proyek tersebut dikategorikan atas nama untuk kepentingan umum? Apa dasar hukum dan undang-undang yang bisa dipakai warga agar mendapat hak yang layak dan adil dalam ganti rugi tersebut? Atas penjelasannya disampaikan terima kasih.
Sarjoko
Kendal +6282138689xxx

JAWABAN:
Bapak Sarjoko yang saya hormati. Peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini adalah UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU No 2/2012”).
Pertama-tama kita akan bahas bagaimana besaran ganti rugi itu ditetapkan. Berdasakan Pasal 31 UU No 2/2012, Lembaga Pertanahan (yaitu BPN) menunjuk penilai untuk melakukan penilaian atas obyek pengadaan tanah. Penilai dalam hal ini adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional, yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah (Pasal 1 angka 11 UU No 2/2012). Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai (Pasal 33 UU No 2/2012). Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai tersebut disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian dengan warga atau pihak lain yang berhak (Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU NO 2/2012).

Berdasarkan Pasal 38 UU No 2/2012, dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah dilaksanakan.  Pengadilan negeri kemudian akan memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Dalam hal terdapat pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal putusan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.
Jangka waktu pengajuan keberatan dalam hal ini sangat penting karena dalam hal pengajuan keberatan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No 2/2012 maka secara hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian yang disampaikan oleh Lembaga Pertanahan dalam musyawarah.
Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dengan Lembaga Pertanahan atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap, maka ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat (Pasal 42 ayat (1) UU No 2/2012).
Pada saat (i) pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan; atau (ii) pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri (dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian), maka kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Pasal 43 UU No 2/2012).
Berdasarkan pasal-pasal dalam UU No 2/2012, dapat kita lihat bahwa perlindungan bagi warga untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil diupayakan dengan mekanisme penunjukan penilai independen dan putusan pengadilan (baik di tingkat PN maupun MA). Di sisi lain mekanisme tersebut juga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal pihak yang berhak bersikeras dengan pendiriannya tanpa alasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat.