GANJAR PRANOWO (ISTIMEWA)
GANJAR PRANOWO (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengabulkan permintaan nelayan Jateng untuk memperpanjang penggunaan alat tangkap cantrang. Perpanjangan masa transisi penggunaan cantrang menuju alat penangkapan ikan (API) yang ramah lingkungan berlaku enam bulan, yakni 1 Januari-1 Juli 2018.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengaku mengupayakan perpanjangan masa transisi cantrang karena bantuan API pengganti cantrang yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada nelayan Jateng masih kurang dari 40 persen. Selama bantuan itu belum genap 100 persen, pemerintah tidak berhak melarang penggunaan cantrang.

“Bantuannya kan masih 40 persen. Jadi transisinya harus diperpanjang. Saya negosiasi hari Jumat dan Sabtu kemarin. Akhirnya Pak Lalu (Lalu Syafriadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng), saya minta membuat surat. Lembur sampai jam 1 pagi. Sabtu pagi saya teken. Akhirnya kami mendapat waktu enam bulan (perpanjangan masa transisi cantrang),” ungkapnya, Rabu (17/1) kemarin.

Ganjar pun meminta agar KKP memiliki roadmap yang jelas terkait pemberlakuan kebijakan pelarangan cantrang. KKP dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara bertahap dimulai dari Jateng. Pertimbangannya, jumlah nelayan pengguna cantrang di Jateng terbanyak di Indonesia.

“Kalau mau gradual, silakan gradual. Katakan wilayah Jateng jadi prioritas. Jateng misalnya, akan selesai dalam waktu satu tahun. Tapi harus ada roadmap untuk menyelesaikan itu. Kami harus bantu KKP karena roadmap belum clear dalam hal waktu,” ujarnya.

Orang nomor satu di Jateng ini berharap ada uji petik penggunaan cantrang secara objektif yang dilakukan tim independen agar nelayan dapat benar-benar memahami dampak penggunaan cantrang. Uji petik tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang diusulkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Kepala Biro Infrastruktur dan SDA, DPRD, Balai Besar Penangkapan Ikan, perguruan tinggi dan Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HSNI) saat mengikuti rapat yang membahas kebijakan pelarangan cantrang pada 12-13 Oktober 2017.