Wawali Janji Akan Mengusut

Mandeknya Bantuan PKH Warga Tinjomoyo

268
Hevearita Gunaryanti Rahayu (Wakil Wali Kota Semarang).
Hevearita Gunaryanti Rahayu (Wakil Wali Kota Semarang).

“Nanti pemkot melalui Dinas Sosial akan menanyakan langsung ke Kemensos, karena bantuan PKH langsung oleh Kemensos dan masuk rekening masing masing penerima.”

Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wakil Wali Kota Semarang

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG Kasus mandeknya pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang dialami warga RT 5 RW 7 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Semarang, mendapat perhatian serius Pemkot Semarang. Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, berjanji akan segera menindaklanjuti adanya  aduan masalah tersebut.

“Nanti pemkot melalui Dinas Sosial akan menanyakan langsung ke Kemensos, karena bantuan PKH langsung oleh Kemensos dan masuk rekening masing masing penerima,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Selain itu, kata Mbak Ita –sapaan akrab Hevearita– di setiap kecamatan ada pendamping PKH yang direkrut oleh Kemensos. “Ini segera saya koordinasikan dengan pendamping PKH. Semua yang menentukan dari Kemensos. Termasuk semua kebijakan di Kemensos. Pemkot hanya mendampingi saat penyerahan,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, meminta agar bantuan PKH yang menjadi hak warga jangan sampai terputus gara-gara ketelodoran petugas.  “Mestinya bantuan PKH tersebut harus diterima oleh warga miskin yang berhak menerima. Artinya tidak terputus. Nanti segera kami lihat terputusnya ini karena apa?” janjinya, Senin (15/1).

Hal yang pertama perlu dilakukan pengecekan adalah, apakah warga tersebut telah menjadi warga mampu atau rawan miskin? Kedua, apakah ada kesalahan pendataan? Misalnya ada data yang hilang atau ketelingsut. “Sehingga warga tersebut tidak masuk lagi database. Ini kan butuh penelusuran,” kata Anang.

Tetapi yang jelas, kata dia, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang sebagai leading sector, harus segera menindaklanjuti. “Mestinya jangan sampai terjadilah, apa yang menjadi haknya harus sampai. Jangan sampai nanti jadi masalah,” tegasnya.

Dikatakannya, bantuan PKH ini langsung dari pemerintah pusat. Tetapi pihak yang bisa mengecek adalah Dinas Sosial Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang Bidang Sosial Budaya. “Nanti akan coba kami kroscek mengapa orang tersebut rekeningnya tidak terisi. Tapi, bisa juga secara teknis misalnya rekening tersebut mati (tidak aktif), atau bermasalah. Seperti halnya kasus tunjangan guru swasta itu kan banyak terjadi. Karena rekeningnya tidak sesuai, atau masalah lain,” katanya.

Pada prinsipnya, lanjut Anang, masalah teknis seperti ini bisa diperbaiki. Pemutusan warga yang menerima bantuan bisa dilakukan apabila telah dilakukan pelaporan, bahwa warga tersebut telah dinyatakan sebagai warga mampu. “Statusnya sebelumnya warga rawan miskin, menjadi warga mampu. Maka warga tersebut akan dilepaskan dari bantuan,” bebernya.

Setiap pemutusan, lanjut dia, dasarnya adalah pelaporan. “Kalau tidak ada pelaporan, mestinya tidak akan terjadi pemutusan. Kami prihatin kalau sampai terjadi seperti itu,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, mengatakan, aduan masyarakat tersebut harus diklarifikasi oleh pelaksana kegiatan atau stakeholder yang bertanggungjawab atas bantuan tersebut. “Itu untuk mengetahui orang itu masih masuk database atau tidak,” ujar Joko.

Berdasarkan pengalamannya, kasus seperti itu, tidak hanya terjadi di bantuan PKH saja. Dia menyarankan, warga tersebut menyampaikan keluhan ke DPRD Kota Semarang agar bisa dikaji lebih jauh dan dicari solusi penyelesaiannya. “Jika sudah dipastikan masuk database, maka warga harus mendapatkan haknya,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyaluran bantuan program PKH sejumlah warga RT 5 RW 7 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, berhenti di jalan. Sedikitnya ada lima warga, yakni Siti Khodijah, Wahono, Amaro, Sugiono, dan Arisanto.  Mereka merasa telah terdaftar di database penerima bantuan PKH 2017. Bahkan, mereka pernah menerima sekali pencairan melalui rekening. Tetapi di bulan selanjutnya, pencairan tersebut terputus. Setiap kali warga mengecek rekening, ternyata uang bantuan tersebut tidak masuk. (amu/aro