Wali Kota Tegal Didakwa Terima Suap Rp 8,8 M

446
SIDANG PERDANA: Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha Soeparno saat sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDANG PERDANA: Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha Soeparno saat sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha Soeparno didakwa menerima suap total mencapai Rp 8,8 miliar. Uang suap tersebut berasal dari sejumlah orang, salah satunya dari Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal, Cahyo Supardi. Hal itu diungkapkan  Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Ferdinand, dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/1).

Ronald Ferdinand membeberkan, uang suap tersebut diterima Siti melalui mantan Ketua Partai Nasdem Brebes, Amir Mirza Hutagalung, dan asisten pribadinya, Sri Murti. Dia mengatakan, salah satunya pemberian uang senilai Rp 2,9 miliar yang diambil dari dana jasa pelayanan kesehatan RSUD Kardinah.

“Siti juga pernah dirawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta dan tagihan biaya rumah sakit tersebut dibayar oleh Cahyo Supardi,” jelas Ronald Ferdinand di hadapan majelis hakim yang dipimpin Antonius Widijantono didampingi dua hakim anggota, Sulistyono dan Agus Prijadi, dengan panitera pengganti, Ribut Dwi Santoso.

Adapun uang pembayaran biaya rawat inap Siti di RS Siloam Jakarta diambil Cahyo dari dana jasa pelayanan kesehatan RSUD Kardinah Tegal sebesar Rp 94 juta. Selain itu, Roland menyebutkan, beberapa uang suap yang diberikan kepada Siti melalui Amir seperti uang terima kasih dari pejabat di lingkup Pemkot Tegal yang ditunjuk oleh Amir Mirza. Amir sendiri juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama.

“Menyatakan terdakwa Siti Masitha bersalah melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,”ungkapnya.

Usai sidang, Siti Masitha mengaku tidak tahu-menahu terkait aliran dana yang diungkap oleh PU KPK. Ia bersikeras tidak terlibat dalam proses aliran dana tersebut. “Materi yang disampaikan saya paham, tapi saya tidak tahu-menahu tentang aliran dana itu. Saya tidak terlibat,” tegas Siti Masitha membantah.

Ia juga menyayangkan terkait aliran dana yang didakwakan kepadanya. Namun demikian, atas dakwaan tersebut, pihaknya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi, namun ia meminta langsung ke sidang agenda pembuktian atau pemeriksaan saksi

“Sama sekali tidak menerima dana itu. Terkait dakwaan, saya tidak akan eksepsi, langsung ke pembuktian,”katanya.

Majelis hakim yang dipimpin Antonius Wijidjantono menunda sidang pada Rabu (24/1) mendatang. (jks/aro)