33 C
Semarang
Jumat, 10 Juli 2020

Wali Kota Tegal Didakwa Terima Suap Rp 8,8 M

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha Soeparno didakwa menerima suap total mencapai Rp 8,8 miliar. Uang suap tersebut berasal dari sejumlah orang, salah satunya dari Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal, Cahyo Supardi. Hal itu diungkapkan  Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Ferdinand, dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/1).

Ronald Ferdinand membeberkan, uang suap tersebut diterima Siti melalui mantan Ketua Partai Nasdem Brebes, Amir Mirza Hutagalung, dan asisten pribadinya, Sri Murti. Dia mengatakan, salah satunya pemberian uang senilai Rp 2,9 miliar yang diambil dari dana jasa pelayanan kesehatan RSUD Kardinah.

“Siti juga pernah dirawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta dan tagihan biaya rumah sakit tersebut dibayar oleh Cahyo Supardi,” jelas Ronald Ferdinand di hadapan majelis hakim yang dipimpin Antonius Widijantono didampingi dua hakim anggota, Sulistyono dan Agus Prijadi, dengan panitera pengganti, Ribut Dwi Santoso.

Adapun uang pembayaran biaya rawat inap Siti di RS Siloam Jakarta diambil Cahyo dari dana jasa pelayanan kesehatan RSUD Kardinah Tegal sebesar Rp 94 juta. Selain itu, Roland menyebutkan, beberapa uang suap yang diberikan kepada Siti melalui Amir seperti uang terima kasih dari pejabat di lingkup Pemkot Tegal yang ditunjuk oleh Amir Mirza. Amir sendiri juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama.

“Menyatakan terdakwa Siti Masitha bersalah melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,”ungkapnya.

Usai sidang, Siti Masitha mengaku tidak tahu-menahu terkait aliran dana yang diungkap oleh PU KPK. Ia bersikeras tidak terlibat dalam proses aliran dana tersebut. “Materi yang disampaikan saya paham, tapi saya tidak tahu-menahu tentang aliran dana itu. Saya tidak terlibat,” tegas Siti Masitha membantah.

Ia juga menyayangkan terkait aliran dana yang didakwakan kepadanya. Namun demikian, atas dakwaan tersebut, pihaknya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi, namun ia meminta langsung ke sidang agenda pembuktian atau pemeriksaan saksi

“Sama sekali tidak menerima dana itu. Terkait dakwaan, saya tidak akan eksepsi, langsung ke pembuktian,”katanya.

Majelis hakim yang dipimpin Antonius Wijidjantono menunda sidang pada Rabu (24/1) mendatang. (jks/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

BK Kedepankan Musyawarah Mufakat

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jateng mengedepankan musyawarah dalam memecahkan permasalahan internal kelembagaan. Semua itu, membuat tidak ada kegaduhan dalam penyusunan alat kelengkapan...

PPL Awasi Pemuktahiran Data Pemilih

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Seluruh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diminta fokus kepada tugas pengawasan. Termasuk petugas yang masih baru diminta berakselerasi agar bisa mengikuti ritme...

Syawalan, Bagikan 1,4 Ton Lopis

RADARSEMARANG.COM, PEKALONGAN – Sudah menjadi tradisi sejak turun termurun di Kota Pekalongan, tepatnya daerah Krapyak Pekalongan Utara, digelar bagi-bagi lopis raksasa, saat peringatan Syawalan...

Stok Obat Difteri ADS di Jateng Tinggal 58 Ribu

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Stok Antitoksin Difteri (ADS) untuk penderia difteri di Jateng tinggal 58 vial (tabung) atau 58 ribu. ADS adalah serum untuk menangkal...

Kiai Jangan Dijadikan Alat Legitimasi Pilgub

UNGARAN –Kiai dan santri diharapkan tidak dijadikan alat legitimasi elit politik jelang Pilgub Jateng 2018 mendatang. Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ungaran Samsul...

Badko Berharap Ijazah TPQ  Masuk Poin dalam PPD

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG — Sebanyak 1.238 santri Tempat Pendidikan Alquran (TPQ) diwisuda, Selasa (26/12). Prosesi wisuda dilakukan Badan Koordinasi (Badko) TPQ Kota Semarang di halaman...