RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto akan meminta Badan Pmeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit hasil pembangunan RSUD Ungaran tahap I. Pasalnya, menurut Bambang Kusriyanto banyak kejanggalan dalam pembangunan rumah sakit tersebut.

“Karena setelah dicek oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang hasil pekerjaan konstruksi struktur bangunan 7 lantai tersebut dinilai jelek,” kata Bambang ditemui kemarin, Senin (15/1).

Pria yang akrab disapa Krebo itu menjelaskan, pembangunan tahap pertama RUSD Ungaran tersebut menelan dana hingga Rp 44,4 miliar.“Kita akan minta BPK mengaudit hasil pekerjaan tahap I, karena setelah dicek oleh teman-teman Banggar DPRD ternyata banyak cor beton tidak lurus, masih bolong-bolong, ada retak, dan ada adendum dua kali untuk membangun talud yang menurut kami tidak penting,” ujarnya.

Ia berharap, BPK akan mengaudit hasil pekerjaan tersebut sebelum proyek tahap II dilakukan. Dimana proyek tahap II tersebut akan menelan anggaran hingga Rp 55 miliar dari APBD Kabupaten Semarang 2018. “Tahap I baru selesai Desember 2017 kemarin,” katanya.

Dikatakan Krebo, ia mewakili kalangan DPRD Kabupaten Semarang mengaku kecewa dengan hasil pembangunan RSUD Ungaran tahap I tersebut. “Kami mengawal pembangunan RSUD Ungaran dari mulai pengadaan tanah sampai anggarannya, kalau ternyata jadinya seperti itu kita sangat kecewa,” tuturnya.

Hasil audit BPK tersebut nantinya akan menjadi acuan pengerjaan proyek tahap II. Dimana DPRD Kabupaten Semarang saat ini meminta supaya proyek tahap II tidak dikerjakan lagi oleh PT DMI. “PT tersebut harus di blacklist, karena track record nya memang jelek,” katanya.

Seperti diketahui, dalam pembangunan RSUD Ungaran tahap I terdapat anggaran untuk konsultan pengawas sebesar Rp 800 juta. Selain itu juga terdapat anggaran sebesar Rp 150 juta untuk konsultan perencana yang bersumber dari RSUD Ungaran sendiri di luar anggaran fisik.

Anehnya, anggaran tersebut tidak disampakian dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) tetapi baru disampaikan ketika pengecekan di lapangan. “Kalau manajemen konstruksi dibayar Rp 800 juta kenapa tidak mengingatkan kontraktor ketika kualitas pekerjaannya jelek,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Krebo, hal yang dilakukan RSUD Ungaran yaitu memberikan teguran terlebih dahulu. “Tidak justru kesannya membela kontraktor saat rapat banggar,” katanya. Krebo yang juga sebagai ketua Banggar mengatakan pembelian lahan untuk bagian belakang tersebut terealisasi pada 2015. (ewb/bas)