RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPRD Jawa Tengah prihatin dengan melambungnya harga beras di pasaran beberapa hari terakhir. Hal itu jelas ironi, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu daerah berbasis pertanian sekaligus pemasok pangan nasional.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Achisn Ma’ruf mengatakan, persoalan harga beras sangat meresahkan masyarakat. Ia mengaku mendapatkan keluhan dari masyarakat dan meminta agar persoalan tersebut bisa diatasi. “Ini jelas ironi di negara yang gemah ripah loh jinawi. Masyarakat jadi korbannya karena itu kebutuhan pokok setiap hari,” katanya.

Ia menilai, kondisi tersebut sangat mustahil terjadi, apalagi di Jawa Tengah. Mengingat saat ini sebagian besar daerah sudah memasuki musim panen. Selain itu, stok Bulog dinyatakan masih cukup sampai bulan Februari – Maret. “Saya sudah melihat langsung dibawah, para petani sudah mulai panen. Masak daerah pertanian,  beras malah mahal. Logika yang keliru,” ujarnya.

Politisi PAN ini menambahkan, ada kemungkinan besar terjadi permainan di lapangan. Para tengkulak dan mafia jelas bermain, sehingga seolah-olah stok beras terbatas sehingga harus impor beras. “Pemerintah harus membuka data lengkap agar tak terjadi pembodohan di bawah. Jangan sedikit-sedikit impor, justru petani akan semakin menderita,” tambahnya.

Kebijakan impor beras jelas bukan merupakan solusi yang tepat. Harusnya, pemerintah baik pusat sampai daerah harus bisa memperhatikan petani. Selain itu, harus ada upaya atau inovasi agar lahan pertanian tak semakin menyempit. “Kalau cuma impor beras gampang, itu tidak membantu sama sekali. Karena persoalannya lebih dari itu,” tambahnya.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani mengatakan, mahalnya beras karena sekarang banyak generasi muda yang tidak tertarik dengan profesi bertani. Padahal, sekarang kesejahteraan petani mulai diperhatikan dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Petani. “Jika petani semakin banyak, hasil panen akan bertambah. Dan ini solusi agar tak impor beras,” katanya.

Ia menambahkan, adanya Perda tersebut bertujuan mengangkat kesejahteraan sekaligus memberdayakan pekerjaan petani. Ia berharap dengan adanya aturan tersebut bisa memicu generasi muda untuk ikut mengolah pertanian di desanya. Karena diakui selama ini, banyak anak muda yang tidak mau menggarap lahan pertanian dan memilih kerja di kota. “Jateng hasil pertaniannya sudah mampu menyangga pangan nasional. Harusnya ini bisa menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk menekuni profesi bertani,” tambahnya. (fth/ric)