Anggaran Siaga Bencana Rp 38 M

433
SIAGA BENCANA : Sekertaris Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid dalam diskusi bersama DPRD Jateng dengan tema
SIAGA BENCANA : Sekertaris Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid dalam diskusi bersama DPRD Jateng dengan tema "Mitigasi Bencana Alam" di Quest Hotel. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp 38 miliar untuk penanganan bencana. Hal itu, cukup beralasan mengingat provinsi ini merupakan minimarket bencana dan hampir seluruh daerah rawan bencana.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Sarwa Pramana mengatakan, bencana masih menjadi perhatian khusus. Mengingat di Jawa Tengah, dari 35 daerah, hanya Kota Magelang dan Salatiga yang dinyatakan bebas bencana. “Bencana memang tak diinginkan, tapi kami harus selalu waspada. Karena Jateng rawan bencana,” katanya dalam Diskusi Bersama DPRD Jawa Tengah dengan tema “Mitigasi Bencana Alam” di Quest Hotel, kemarin.

Ia menambahkan, upaya yang dilakukan dengan menaikkan anggaran bencana. Jika tahun lalu sebesar Rp 23 miliar, tahun 2018 anggaran meningkat menjadi 38 miliar. “Anggaran bertambah, tapi memang masih kurang jika terjadi bencana alam. Awal tahun ini saja sudah terjadi longsor di Cilacap, Purworejo dan Wosonobo,” tambahnya.

Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid mengapresiasi langkah tanggap bencana yang diambil Pemprov. Ia meminta mitigasi bencana lebih digalakkan agar bisa meminimalisir korban saat bencana. “Semua daerah rawan bencana, jadi harus ada upaya jangka panjang untuk sadar bencana,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov juga harus tegas terhadap masyarakat yang ngotot tinggal di kawasan rawan bencana. Jika perlu harus ada upaya relokasi jika daerahnya benar-benar rawan. “Misalnya di daerah lindung atau pegunungan, ini jelas rawan. Jadi harus ada upaya pencegahan sejak dini,” tambahnya.

Ketua Pusat Studi Bencana Unnes, Ananto Aji menilai berbagai bencana di Jawa Tengah harus menjadi perhatian serius. Pemprov maupun pemerintah daerah harus melakukan mitigasi bencana sedari dini. Hal itu penting, agar pemahaman bencana lebih bagus dan bisa meminimalir korban. “Selama ini bencana didominasi daerah lindung, harusnya ada ketegasan. Jangan biarkan kawasan lindung untuk pemukiman,” tambahnya. (fth/ric)