RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Dari sekian kontraktor yang masuk dalam daftar rapor merah karena kinerjanya buruk, dua di antaranya telah di-blacklist. Keduanya adalah PT Dipo Mulyo Mas dan PT Dinamika Persada Sehati yang mengerjakan pekerjaan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang.  Pekerjaan yang tidak terselesaikan tersebut adalah pembangunan pedestrian dan saluran air di Jalan Indraprasta, serta kedua pembangunan peningkatan Jalan Gotong Royong.

Kepala DPU Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengatakan bahwa pengerjaan pedestrian Jalan Indrapasta hingga batas waktu penyelesaikan hanya rampung 90 persen. “Meski kontraktor berjanji menyelesaikan dengan tambahan waktu dan bersedia terkena penalti, kami menolak,” katanya, kemarin.

Iswar menilai kontraktor tidak memiliki komitmen kuat untuk menyempurnakan pekerjaannya. Salah satunya, terbukti dari minimnya tenaga kerja yang dikerahkan. “Sejak akhir November kami pantau dan telah kami ingatkan agar segera ngebut pengerjaan pembangunan. Namun mereka ledha-ledhe hingga di akhir Desember, tetap saja belum rampung,” katanya.

Sedangkan untuk pembangunan Jalan Gotong Royong hingga batas akhir kontrak hanya bisa diselesaikan 48 persen. Kontraktor PT Dinamika Persada Sehati ini juga mengerjakan pekerjaan Jalan WR Supratman. Pihak kontraktor sama sekali tidak mau mengambil bea penyelesaian pekerjaan yang sudah dirampungkan. “Memang ada skema untuk menerima pembayaran sebesar persentase yang sudah diselesaikan. Jika rampung 48 persen ya akan kami bayar sebesar itu,” katanya.

Pihaknya memberikan label blacklist kepada kontraktor asal Pati tersebut. Iswar menegaskan sangat berharap seluruh rekanan serius dan berkomitmen dalam menyelesaikan pekerjaan. “Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sudah berkali-kali mewanti-wanti agar seluruh dinas dan rekanan bersama-sama bersinergi membangun kota ini. Kami berkomitmen melakukan lelang lebih cepat agar pengerjaan bisa rampung tepat waktu,” katanya.

Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto mengatakan bahwa harus ada sanksi berat bagi kontraktor yang merusak anggaran APBD Kota Semarang lantaran tidak bisa menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan.

Para kontraktor tersebut telah merugikan Pemkot Semarang dan warga masyarakat Kota Semarang. Sebab, pembangunan sejumlah fasilitas publik menjadi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal karena pembangunan tidak selesai. Pembangunan tersebut juga akan mangkrak karena tidak bisa dilanjutkan. Selain itu, mengakibatkan Silpa. “Sanksi tersebut harus bisa mengakibatkan efek jera, karena telah merugikan Kota Semarang,” katanya.

Banyaknya proyek infrastruktur yang tidak bisa diselesaikan di Kota Semarang, imbuhnya, harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemkot Semarang. “Idealnya pekerjaan teknis itu ada proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Itu sudah menjadi konsep manajemen. Apakah di perencanaannya yang menjadi persoalan atau apa. Logikanya begini, kalau perencanaan terukur, didukung data valid, fakta riil, maka saya rasa pelaksanaan akan mendekati akurat. Proyek tidak selesai tidak akan terjadi,” katanya.

Pemkot harus mengatur ulang agar tidak terjadi di tahun berikutnya. Sangat disayangkan apabila persoalan seperti ini berulang-ulang terjadi. “Hal yang memprihatinkan, dampaknya membuat pekerjaan pembangunan tersebut mangkrak karena tidak bisa dilanjutkan,” katanya. (amu/ida)