Pelototi Perusahaan Tak Bayar Sesuai UMK

319

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemprov maupun pemkab/pemkot diminta melakukan pemantauan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan struktur skala upah perusahaan di Jateng. Hal itu perlu dilakukan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan UMK yang ditetapkan.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono mengatakan, berdasarkan pemantauan di sejumlah titik di kabupaten, pihaknya mendapati perusahaan tidak ada yang mengajukan keberatan atau penangguhan UMK. Di Kendal misalnya, hasil pemantauan dari 532 peusahaan tidak ada yang mengajukan keberatan atau penangguhan. Artinya semuanya siap melaksanakan UMK di Kendal sebesar Rp 1,9 juta. “Tapi masalahnya, masih ada perusahaan ygan tidak membayar karyawannya sesuai dengan UMK,” katanya.

Kondisi tersebut, juga sama dengan kondisi perusahaan di Kabupaten Pati, sesuai dengan yang disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pati. Di Pati, dari laporan Kepala Dinas baru ada satu dua perusahaan yang menerapkan struktur skala upah. “Padahal, pelaksanaan struktur skala upah yang menjadi amanat PP 78 tentang pengupahan harus dilaksankan dua tahun setelah terbitnya PP 78, atau per Oktober 2017, struktur skala upah harus dilaksanakan,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, dinas terkait harus terus memantau pelaksanaan UMK di perusahaan-perusahaan. Sebab jika tidak, bisa saja perusahaan tidak mengajukan penangguhan tetapi tidak menerapkan UMK. “Jika perlu perusahaan yang tidak melaksanakan UMK di BAP, karena struktur skala upah yang merupakan hak bagi para buruh harus secepatnya diterapkan dengan skedul yang jelas,” tegasnya.

Dinas terkait juga bisa memfasilitasi perusahaan melalui bintek bagaimana cara menghitung struktur skala upah. Dalam PP nomor 78 dan Permenaker no 1 th 2017 disebutkan kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar. “UMK harus benar-benar dikawal agar buruh bisa hidup layak,” tambah anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusdiyanto. (fth/ric)

Silakan beri komentar.