PPDI Tuntut Pencairan Siltap Tiap Bulan

224
LAPORAN: Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Demak dari Kecamatan Sayung dan Mranggen mengadu soal siltap ke DPRD kemarin. (WAHIB PRIBADI /JAWA POS RADAR SEMARANG)
LAPORAN: Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Demak dari Kecamatan Sayung dan Mranggen mengadu soal siltap ke DPRD kemarin. (WAHIB PRIBADI /JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Demak kemarin mendatangi gedung DPRD setempat. Para perangkat desa dari Kecamatan Sayung dan Mranggen ini menuntut pemerintah agar mencairkan penghasilan tetap (siltap) setiap bulan.

Ini karena wilayah Sayung dan Mranggen termasuk daerah yang minus. Bengkok mereka tidak produktif sehingga penghasilan atau pendapatan selaku perangkat juga ikut minus. Ketua PPDI Kecamatan Sayung, Jumali mengatakan, pihaknya mengusulkan agar draf peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) agar lebih akomodatif dalam menyerap aspirasi perangkat desa, utamanya yang bertugas di desa desa diwilayah kering, seperti Kecamatan Sayung dan Mranggen.

“Setelah kami teliti, ada beberapa aturan dalam Perda dan Perbup yang tidak sesuai dengan peraturan diatasnya, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU tersebut,” katanya saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet dan Wakil Ketua Nuryono Prasetyo, kemarin.

Dia mengatakan, terkait siltap kepalada desa dan perangkat desa disebutkan, bahwa penghitungan siltap  sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2015 dan PP 43 juncto PP 47 pasal 81 Tahun 2015 dimana penerimaan ADD dibawah Rp 500 juta maksimal siltapnya 60 persen dihitung oleh Kades.

Ini sesuai Perbup Nomor 7 Tahun 2017 pasal 7 ayat 4. Namun, kata dia, dalam praktiknya di Demak justru dihitung lebih dulu dengan pukul rata. “Mestinya dihitung oleh kades dan dilaporkan ke bupati melalui APBDes dan tidak dipukul rata dulu,” katanya.

Jika dipukul rata, seharisnya sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) atau setara dengan golongan II A untuk perangkat desa dan kades menyesuaikan. Ini mendasarkan Surat Mendagri Nomor 410/7738/57 tentang penghasilan tetap perangkat desa hasil silatnas poin 5.

Selain itu, soal tunjangan jabatan atau kinerja kades dan perangkat desa sesuai PP Nomor 47 pasal 100 ayat 1 huruf b angka 1 dan dalam Perbup seyogyanya diambilkan dari ADD dna bukan dari retribusi pajak/PAD. “Sebab, ADD juga termasuk 30 persen dari jumlah anggaran APBDes,” ujarnya.

Pun, dengan pengelolaan tanah bengkok. Menurutnya, dengan adanya PP 43 yang dirubah menjadi PP 47 tahun 2015 pasal 100 ayat 3, maka seharusnya 100 persen pengelolaan itu melekat pada kades dan perangkat desa dengan diberikan sebagai tambahan tunjangan selain siltap dan tunjangan lainnya. Karena itu, tidak dimassukkan dalam APBDEs sesuai PP 47 pasal 100 ayat 2 dan diatur oleh desa masing masing melalui Perdes.

“Untuk tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai UU Desa pasal 66 ayat 4, bahwa kades dan perangkat desa juga berhak memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainya. Tapi, di Demak  tidak mendapatkan semuanya dan hanya jaminan kesehatan saja. Mestinya ditambah jaminan ketenagakerjaan sesuai surat Mendagri Nomor 140/8840/57 tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kades dan perangkat desa,” kata dia.

Kemudian, menurutnya, soal silta, tujangan kinerja atau jabatan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan perbulan  hingga kini belum terlaksana. “Jadi, itu, usulan kami agar dalam Perbup dapat wujudkan dalam draf yang ada,” kata Jumali. (hib/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here