33 C
Semarang
Rabu, 8 Juli 2020

PPDI Tuntut Pencairan Siltap Tiap Bulan

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Demak kemarin mendatangi gedung DPRD setempat. Para perangkat desa dari Kecamatan Sayung dan Mranggen ini menuntut pemerintah agar mencairkan penghasilan tetap (siltap) setiap bulan.

Ini karena wilayah Sayung dan Mranggen termasuk daerah yang minus. Bengkok mereka tidak produktif sehingga penghasilan atau pendapatan selaku perangkat juga ikut minus. Ketua PPDI Kecamatan Sayung, Jumali mengatakan, pihaknya mengusulkan agar draf peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) agar lebih akomodatif dalam menyerap aspirasi perangkat desa, utamanya yang bertugas di desa desa diwilayah kering, seperti Kecamatan Sayung dan Mranggen.

“Setelah kami teliti, ada beberapa aturan dalam Perda dan Perbup yang tidak sesuai dengan peraturan diatasnya, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU tersebut,” katanya saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet dan Wakil Ketua Nuryono Prasetyo, kemarin.

Dia mengatakan, terkait siltap kepalada desa dan perangkat desa disebutkan, bahwa penghitungan siltap  sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2015 dan PP 43 juncto PP 47 pasal 81 Tahun 2015 dimana penerimaan ADD dibawah Rp 500 juta maksimal siltapnya 60 persen dihitung oleh Kades.

Ini sesuai Perbup Nomor 7 Tahun 2017 pasal 7 ayat 4. Namun, kata dia, dalam praktiknya di Demak justru dihitung lebih dulu dengan pukul rata. “Mestinya dihitung oleh kades dan dilaporkan ke bupati melalui APBDes dan tidak dipukul rata dulu,” katanya.

Jika dipukul rata, seharisnya sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) atau setara dengan golongan II A untuk perangkat desa dan kades menyesuaikan. Ini mendasarkan Surat Mendagri Nomor 410/7738/57 tentang penghasilan tetap perangkat desa hasil silatnas poin 5.

Selain itu, soal tunjangan jabatan atau kinerja kades dan perangkat desa sesuai PP Nomor 47 pasal 100 ayat 1 huruf b angka 1 dan dalam Perbup seyogyanya diambilkan dari ADD dna bukan dari retribusi pajak/PAD. “Sebab, ADD juga termasuk 30 persen dari jumlah anggaran APBDes,” ujarnya.

Pun, dengan pengelolaan tanah bengkok. Menurutnya, dengan adanya PP 43 yang dirubah menjadi PP 47 tahun 2015 pasal 100 ayat 3, maka seharusnya 100 persen pengelolaan itu melekat pada kades dan perangkat desa dengan diberikan sebagai tambahan tunjangan selain siltap dan tunjangan lainnya. Karena itu, tidak dimassukkan dalam APBDEs sesuai PP 47 pasal 100 ayat 2 dan diatur oleh desa masing masing melalui Perdes.

“Untuk tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai UU Desa pasal 66 ayat 4, bahwa kades dan perangkat desa juga berhak memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainya. Tapi, di Demak  tidak mendapatkan semuanya dan hanya jaminan kesehatan saja. Mestinya ditambah jaminan ketenagakerjaan sesuai surat Mendagri Nomor 140/8840/57 tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kades dan perangkat desa,” kata dia.

Kemudian, menurutnya, soal silta, tujangan kinerja atau jabatan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan perbulan  hingga kini belum terlaksana. “Jadi, itu, usulan kami agar dalam Perbup dapat wujudkan dalam draf yang ada,” kata Jumali. (hib/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Pemain ABS Juara Tunggal Pemula dan Remaja Putra

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO - Pemain dari klub Perkumpulan Bulu tangkis (PB) ABS Wonosobo, Argo, yang tampil di kelompok usia tunggal pemula putra (usia 14 tahun)...

Mencetak Calon Entrepreneur

SMK Swadaya Temanggung bertekad mencetak lulusannya menjadi entrepreneur. Untuk mewujudkan hal itu, manajemen sekolah terus melakukan berbagai terobosan maupun kegiatan untuk menunjang siswa-siswinya. Salah...

Pentas Cuma 3-5 Menit, Latihannya Seminggu

Pemuda Dusun/Desa Gunungpring, Kabupaten Magelang, punya aktivitas unik pada saat Ramadan. Mereka menggelar Festival Bedug yang diikuti kaum remaja. ACARA yang dipadu dengan ngabuburit itu,...

Bisnis Ritel Bersaing dengan Online

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Perkembangan belanja online mulai memberikan imbas pada bisnis ritel modern. Menghadapi persaingan ini, pusat perbelanjaan modern di Magelang memperbanyak event untuk...

Dewan Ngotot, Pemkab Menolak Tanpa Payung Hukum, Naikkan Rp 100 Ribu

MUNGKID—Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Magelang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)...

Ribuan Pelajar Ikrarkan Pelopor Tertib Hukum

SEMARANG - Ribuan pelajar SMP dan SMA sederajat se-Kota Semarang, mengikuti apel pagi di halaman Balai Kota Semarang, Selasa (17/1). Apel tersebut sekaligus menjadi...