Petahana Janji Tidak Libatkan PNS

240
Bambang Sukarno-Bupati Temanggung (IST)
Bambang Sukarno-Bupati Temanggung (IST)

“Komitmen saya, tidak akan libatkan atau menyeret-nyeret birokrasi dalam kampanye, sudah ada aturannya. Mereka harus netral.”

Bambang Sukarno, Bupati Temanggung

Irawan Prasetyadi-Wakil Bupati Temanggung (IST)
Irawan Prasetyadi-Wakil Bupati Temanggung (IST)

“Kan sudah ada aturannya, PNS harus netral. Yang ketahuan berpihak, dukung paslon tertentu, pasti akan saya laporkan agar ditindak.”

Irawan Prasetyadi, Wakil Bupati Temanggung

RADARSEMARANG.COM, TEMANGGUNG – Bupati Temanggung Bambang Sukarno dan Wakil Bupati Irawan Prasetyadi akan bertarung dalam Pilbup Temanggung 2018. Keduanya berada pada kubu yang berbeda. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kalangan PNS di Temanggung tidak netral dan terbelah.

Dalam Pilbup yang berlangsung 27 Juni mendatang, Bambang kembali mencalonkan diri sebagai bupati, berpasangan dengan Wakil Ketua DPRD Temaggung Matoha. Pasangan ini diusung oleh koalisi PDI Perjuangan dan PKB. Sementara Irawan masih maju sebagai Cawabup mendampingi Haryo Dewandono. Mereka dicalonkan Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Demokrat.

Masih ada lagi kalangan birokrasi yang maju dalam Pilbup Temanggung, yakni Sekretaris Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Heri Ibnu Bowo. Heri maju sebagai Cawabup bersama Muhammad Al Khadziq. Pasangan ini diusung koalisi PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra dan PAN.

Wabup Irawan Prasetyadi berjanji tidak meminta PNS untuk mendukungnya dalam Pilbup 2018 ini. Ia juga mengingatkan para PNS agar tetap netral. Bahkan ia mengancam akan melaporkan dan memberi tindakan tegas pada PNS yang ketahuan terlibat dukung mendukung pasangan calon (paslon) tertentu. Ketidaknetralan PNS bisa memunculkan polarisasi yang dapat mengganggu kinerja mereka dalam birokrasi.

“Kan sudah ada aturannya, PNS harus netral. Yang ketahuan berpihak, dukung paslon tertentu pasti akan saya laporkan agar ditindak,” cetus Irawan, Kamis (11/1).

Bupati Temanggung Bambang Sukarno juga meminta PNS tetap netral, tidak perlu memihak dirinya juga pasangan calon lainnya. “PNS memang harus netral, tidak boleh memihak, sehingga suasana kerja menjadi lebih baik. Saya juga tidak akan mengajak-ajak mereka agar mendukung saya,” janji Bambang.

Bambang melanjutkan, netralitas birokrasi mutlak diperlukan dalam pilkada. Sebab, birokrasi adalah mesin dalam pembangunan dan berdasar undang-undang harus netral. Tidak hanya itu PNS juga harus netral, meski mempunyai hak pilih. “Komitmen saya, tidak akan libatkan atau menyeret-nyeret birokrasi dalam kampanye, sudah ada aturannya. Mereka harus netral. Harus fokus menjalankan pembangunan,” tegasnya. (san/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here