Nelayan Minta Dukungan Legalkan Cantrang

975
DUKUNGAN : Bupati, Kapolres dan Wakil Ketua DPRD Batang turut memberikan dukungan kepada nelayan terkait desakan pelegalan cantrang kembali. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
DUKUNGAN : Bupati, Kapolres dan Wakil Ketua DPRD Batang turut memberikan dukungan kepada nelayan terkait desakan pelegalan cantrang kembali. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Ratusan nelayan di Kabupaten Batang meminta Bupati Wihaji untuk turut mendukung kembali pelegalan alat tangkap ikan cantrang secara nasional. Hal tersebut disampaikan saat ratusan perwakilan nelayan dan penggiat perikanan Batang menggelar audensi dengan Forkominda, di Aula Kantor Bupati Batang, Kamis (11/1).

Selain curhat terkait kondisi perikanan di Batang yang mati sejak pelarangan cantrang,  perwakilan organisasi perikanan Batang juga membuat petisi. Setelah dibacakan, dilaksanakan penandatanganan petisi oleh Ketua HNSI, HBIB, HIPPI, Bupati Batang, dan Wakil Ketua DPRD.

“Saya memahami betul kesulitan masyarakat perikanan di Batang atas pelarangan cantrang ini. Maka saya memiliki kewajiban ikut memperjuangankan jeritan mereka,” jelas Bupati.

Bupati juga berjanji akan meneruskan surat petisi yang dibuat bersama tersebut kepada pemerintah pusat yang mengeluarkan regulasi ini, termasuk langsung ke Presiden Republik Indonesia.

Ketua HNSI Kabupaten Batang Teguh Tarmujo mengatakan, dimulainya masa diaktifkannya dan pemberlakuan Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016, yang secara otomatis nelayan Kabupaten Batang yang 95 persen menggunakan alat tangkap cantrang sudah tidak bisa melaut.

Permasalahan pelarangan cantrang tidak hanya pada dilarang atau tidak, tapi ini persoalan masalah dalampak sosial ekonomi yang sekarang sedang lesu di perikanan Batang. Hampir dipastikan sektor perikanan kolaps. “Yang menyedihkan, TPI sebagai Tempat Pelelangan ikan dan simpul ekonomi nelayan sudah tidak ada aktifitas,” ucap Teguh Tarmujo.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah pusat bisa membuka mata hatinya, yang mana dengan berhentinya TPI dan simpul – simpul ekonomi masyarakat nelayan, pemerintah harus memberikan solusi yang terbaik untuk rakyatnya.

“Solusinya cabut dulu peraturan – peraturan yang memberangus aktifitas nelayan. Selanjutnya kami siap mengikuti proses pengetatan aturan pemerintah apapun itu,” ujar Teguh.

Sebab, kata Teguh, kini di Kabupaten Batang ada 400 kapal yang bersandar di pelabuhan. Karena diberlakukannya peraturan menteri tersebut, sehingga tidak melaut. Padahal kapal tersebut menghidupi 10 ribuan nelayan  yang mayoritas menggunkan alat tangkap cantrang.

“Kami berharap pemerintah bisa melihat dengan mata hatinya, dalam hal ini Presiden karena kebijakan – kebijakan yang diterbitkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan justru tidak membuat nelayan itu sejahtera tapi sebaliknya membuat sengsara,”ujarnya. (han/ric)