Jateng Kekurangan 10 Ribu Guru

617

“Dari hasil pembicaraan dengan pemerintah pusat, tenaga administrasi akan dikecilkan. Mereka (pemerintah pusat) sudah punya data mengenai tenaga teknis. Sudah ada rinciannya, paling besar kebutuhannya di daerah mana. Formasi itu berkaitan dengan kebutuhan dasar,”

Arief Irwanto, Kepala BKD Jawa Tengah

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Jawa Tengah saat ini butuh sekitar 7 ribu tenaga pendidik. Angka itu belum ditambah jumlah guru yang pensiun. Pada 2017 lalu, terhitung sekitar 2.700 guru PNS pensiun. Sedangkan di tahun 2018 ini, akan ada 1.958 guru pensiun. Jika ditotal, berarti provinsi ini kekurangan lebih dari 10 ribu guru.

Untuk sementara, Dinas Pendidikan Jawa Tengah terpaksa mengoptimalkan jumlah jam belajar mengajar guru. “Misalnya guru Bahasa Inggris SMA A bisa mengajar di SMA B yang jaraknya tidak terlalu jauh,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Arief Irwanto Kamis (11/1).

Kebutuhan itu, lanjutnya, sepertinya bisa tertolong urgent. Sebab, dari perbincangan BKD Jawa Tengah dengan pemerintah pusat, akan ada tiga sektor yang diprioritaskan penambahan PNS. Yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Dari hasil pembicaraan dengan pemerintah pusat, tenaga administrasi akan dikecilkan. Mereka (pemerintah pusat) sudah punya data mengenai tenaga teknis. Sudah ada rinciannya, paling besar kebutuhannya di daerah mana. Formasi itu berkaitan dengan kebutuhan dasar,” bebernya.

Jumlah PNS di wilayah Jawa Tengah, lanjutnya, memang terus menipis. Pengangkatan PNS tidak berbanding lurus dengan angka pensiun. Sebagai gambaran, tahun 2017-2018 ini, ada sekitar 5 ribu PNS Jawa Tengah yang pensiun. Sementara rencana penambahan hanya 1.800 PNS saja.

“Tidak ada 50 persen. Angka 1.800 itu juga tidak jaminan akan dipenuhi pemerintah pusat. Dari pengalaman sebelumnya, pada 2013 silam, kami mengajukan penambahan 2 ribu, hanya diberi 212. Sementara tahun 2014, kami minta 1.500, hanya diberi 168,” ucapnya.

Dijelaskan, pemerintah pusat punya prioritas dalam pengangkatan PNS di tingkat daerah. Yakni daerah terpencil, perbatasan, daerah yang menjadi kantong kemiskinan, serta yang belanja pegawai pada APBD-nya tidak lebih dari 50 persen. “Provinsi baru juga diprioritaskan. Seperti Kalimantan Utara dan Papua. Kalau daerah di perbatasan yang diprioritaskan adalah NTT dan Kalimantan Barat,” bebernya.

Atas alasan itu, Jawa Tengah terancam hanya kebagian sedikit PNS baru. Apalagi sejak tahun lalu, sejumlah Kementerian seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana merekrut tenaga besar-besaran.

Karena itu, dia berharap Jawa Tengah tetap mendapatkan porsi yang tidak sedikit. Mengingat kebutuhan PNS saat ini sudah tergolong urgent. Terutama tenaga pendidik karena pengelolaan SMA/SMK sudah beralih di tangan Pemprov Jawa Tengah.

Mengenai proses rekrutmen PNS tahun ini, Arief mengaku belum tahu persis. Jika masih menganut Undang Undang, semua CPNS wajib mengikuti tes berbasis Computer Assisted Test (CAT). “Tapi kalau ada ketentuan baru ya tidak tahu. Sampai hari ini belum ada kepastian. Kalau tidak ada regulasi baru, berarti ya menggunakan tes. Nanti akan diumumkan secara resmi,” tuturnya. (amh/ric)

Silakan beri komentar.