Dewan Sesalkan Sikap Pansel

182

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – DPRD Kabupaten Semarang menyesalkan sikap dari anggota Panitia Seleksi (Pansel) pejabat tinggi pratama eselon II di lingkungan Pemkab Semarang. Dimana mereka tidak hadir saat diundang rapat oleh Komisi A DPRD Kabupaten Semarang.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Semarang, Mangsuri mengatakan jika kehadiran Pansel tersebut untuk dimintai penjelasan terkait masalah mutasi sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Semarang.“Komisi A ingin minta penjelasan detil dari anggota pansel, bukan hanya Ketua Pansel,” kata Mangsuri, Kamis (11/1).

Dalam panggilan tersebut yang hadi dari pejabat Pemkab Semarang yaitu Ketua Pansel yang juga Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono didampingi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang, Heri Purnomo.

Mangsuri menyayangkan ketidakhadiran anggota pansel tersebut meski sudah dijelaskan oleh Sekda selaku Ketua Pansel (Gunawan Wibisono) ada misskomunikasi. “Kita tidak tahu misskomunikasi dalam hal apa,” ujarnya.

Menurut Mangsuri, saat Komisi A rapat bersama BKD Kabupaten Semarang sudah menanyakan bahwa persyaratan menduduki jabatan sesuai PP No 11 Tahun 2017 harus jelas kompetensinya. Kompetensi itu minimal dibuktikan dengan latar belakang pendidikannya. “Bukan hanya menduduki jabatan saja, pansel juga harus kompeten dengan yang diuji,” katanya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Anggota Komisi A, Purwadi. Menurut Politikus PDIP tersebut ketidak hadiran anggota pansel dalam rapat Komisi A sangat disesalkan. Dikatakan Purwadi, kehadiran anggota pansel tersebut dewan ingin mengetahui penjelasan dari pansel terkait mutasi sejumlah kepada dinas belum lama ini. “Sangat kita sesalkan (ketidakhadiran anggota pansel). Kita minta anggota pansel hadir dalam undangan rapat, yang akan dijadwalkan ulang,” ujarnya.

Seperti diketahui, kalangan DPRD Kabupaten Semarang menyoroti rotasi pejabat tinggi pratama eselon II yang terjadi lingkungan Pemkab Semarang. Terutama yaitu rotasi yang dilakukan oleh Pemkab Semarang di Dinas Pariwisata.

Hal yang dipermasalahkan kalangan DPRD Kabupaten Semarang yaitu posisi kepala dinas yang diisi pejabat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait kepariwisataan. (ewb/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here